Prabowo Subianto, sebagai presiden saat ini yang terpilih pada Pemilu 2024 mewakili fenomena multivalensi simbolik yang kompleks.
 |
| Prabowo goyang "gemoy". |
Prabowo Subianto, sebagai presiden saat ini yang terpilih pada Pemilu 2024, mewakili fenomena politik kompleks di Indonesia.
Tubuh politiknya yang "multivalen" mencerminkan lapisan kepribadian, watak, kekayaan, dan narasi populis yang membawanya ke panggung kekuasaan.
Namun serentak ia gagal memahami kosmologi politik Indonesia yang berakar pada Pancasila, gotong royong, dan dinamika kekuasaan kolektif.-dialogis.
Fenomena "Prabowo" ini bukan lagi sekadar cerita tentang persistensi seorang aktor politik, melainkan sebuah studi kasus tentang bagaimana "tubuh" seorang pemimpin bertransformasi menjadi wadah berbagai makna yang saling bertentangan—sebuah multivalensi.
Dari sosok militeristik yang kaku hingga menjadi personifikasi "gemoy" yang jenaka, Prabowo telah melakukan eksperimen semiotika politik yang luar biasa.
Namun, di balik keberhasilan elektoralnya, terdapat pertanyaan fundamental: Apakah transformasi ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang kosmologi politik Indonesia, ataukah sekadar taktik permukaan yang menyembunyikan kekosongan imajinasi politik dalam mengelola kekuasaan?
Dari Patriostik ke Fragilitas Ego
Kepribadian Prabowo terbentuk dari latar belakang militer dan keluarga elite.
Lahir dari ayah ekonom terkemuka Sumitro Djojohadikusumo, ia tumbuh dengan disiplin prajurit Kopassus, menampilkan citra tegas, karismatik, dan nasionalis yang kuat.
Sisi emosionalnya terlihat dalam kampanye "gemoy", yang melunakkan imaji kerasnya, menarik simpati generasi muda melalui tarian dan ekspresi lucu di media sosial. Strategi ini berangkat dari kesadaran akan kelelahan publik terhadap polarisasi, sehingga ia melakukan "rebranding" total.
Tubuhnya yang dulu kaku menjadi luwes dan jenaka. Narasi "gemoy" adalah upaya mendepolitisasi masa lalu dan menggantinya dengan estetika yang menghibur, terutama anak muda.
Namun, ini bersifat performatif; kepribadian aslinya cenderung otoriter, seperti terlihat dari masa lalu kontroversialnya pada 1998 terkait penculikan aktivis, yang menciptakan fragmentasi makna.
Secara psikologis, ia menampilkan watak yang eksplosif namun rapuh.
Prabowo sering menampilkan narasi anti-elite meski berasal dari keluarga konglomerat, menciptakan ketegangan internal antara ambisi pribadi dan citra people-oriented.
Analis psikologi politik melihat ini sebagai "multivalensi simbolik" (bdk. Geva, 2018).
Misalnya, di satu sisi visioner membangun ekonomi, sisi lain kurang fleksibel dalam menghadapi kritik, sering menyalahkan oposisi daripada introspeksi.
Bagi Prabowo, dunia adalah arena kompetisi zero-sum game. Bahasa tubuhnya seringkali menunjukkan dominasi, namun di saat yang sama, ia memiliki kebutuhan yang besar akan validasi.
Ini terlihat dari bagaimana ia sangat sensitif terhadap kritik yang dianggap menyerang kehormatannya (honor code).
Di sisi lain, ia juga adalah kutu buku dengan wawasan geopolitik luas. Sayangnya, ia sering terjebak dalam emosionalisme yang meledak-ledak.
Inilah "multivalensi" lainnya: Prabowo adalah intelektual yang terkungkung dalam temperamen prajurit.
Watak politik Prabowo pun berevolusi dari jenderal pemberontak menjadi politisi oportunis.
Pada 2004-2019, ia kalah Pilpres tiga kali dengan narasi anti-korupsi Jokowi, tapi 2024 menang berkat koalisi besar dan dukungan Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi, mantan kompetitornya yang kemudian memilih bersekutu melalui pintu MK.
Watak Prabowo di sini dibaca sangat pragmatis: dari anti-establishment menjadi koalisi dengan semua partai besar, menunjukkan adaptasi tapi juga opportunisme.
Secara strategis, ia mahir memanfaatkan isu ekonomi seperti harga sembako dan lapangan kerja, menargetkan kelas bawah.
Namun, watak otoriternya muncul pasca-kekuasaan, seperti respons keras terhadap protes mahasiswa 2025 soal tunjangan DPR, di mana ia gagal membedakan aspirasi rakyat dari "provokasi".
Ia juga gagal memahami antara kritik dan propaganda, misalnya dalam isu kelambanan pemerintah menangani bencana besar di Sumatera.
Ini menggambarkan watak politik Prabowo yang kuat dalam mobilisasi massa, namun lemah dalam dialog yang demokratis.
Keanggotaannya dalam elit ekonomi-politik membuatnya tidak mungkin menjadi revolusioner sejati. Watak politiknya adalah mempertahankan status quo sambil berpura-pura ingin membongkarnya.
Ia menggunakan partai (Gerindra) bukan sebagai instrumen pendidikan politik, melainkan sebagai perpanjangan tangan personalitasnya. Dalam setiap langkah politiknya, "kehendak untuk berkuasa" (will to power) selalu lebih kuat daripada "ideologi untuk melayani".
Paradoks Narasi Populisme
Kekayaan Prabowo mencapai miliaran dolar dari bisnis tambang, perkebunan, dan warisan keluarga. Laporan LHKPN 2025 menunjukkan aset Rp2 triliun.
Kekayaan ini menjadi pedang bermata dua: simbol kestabilan bagi pemilih yang haus kemakmuran, tapi tuduhan hipokris karena kampanye populis anti-elite.
Salah satu titik paling kontradiktif dalam tubuh populistik Prabowo adalah latar belakang kekayaannya ini. Bagaimana seorang miliarder dengan aset ribuan hektar lahan dan puluhan perusahaan bisa mengklaim sebagai pembela rakyat kecil?
Jokowi sendiri pernah mengkritiknya dalam debat di Pilpres 2019 terkait kepemilikan lahan perkebunan seluas ratusan ribu hektar di Kalimantan dan Aceh.
Prabowo memang menggunakan kekayaan untuk filantropi, seperti bantuan petani saat kampanye, bantuan pupuk, sembako dan lainnya, yang dengan aktivitas ini memperkuat imaji paternalistik-nya.
Pasca-menang, kebijakan seperti food estate dikritik boros bahkan gagal sejak era Jokowi ketika ditanganinya serta gagal optimalisasi sumber daya alam untuk rakyat kecil, alih-alih selalu mengumbar kekayaan yang tidak mensejahterakan rakyat. Kekayaan yang dimilikinya kemudian justru menjauhkannya dari kosmologi egaliter Indonesia, di mana pemimpin diharapkan sederhana.
Prabowo pun sering sekali menggunakan diksi "kekayaan nasional yang bocor ke luar negeri."
Ini adalah strategi untuk mengalihkan perhatian dari akumulasi kekayaan pribadinya menuju "musuh abstrak" di luar sana.
Kita bisa meraba, bahwa dukungan massa yang ia raih seringkali tidak berbasis pada kesadaran kelas, melainkan pada pesona kekuatan finansial dan logistik yang mampu menggerakkan mesin politik raksasa.
Belakangan ini, narasi populisme Prabowo menjadi senjata utama: "rakyat vs elite yang sinis".
Setelah retorika kampanye 2024 menyoal anti-kemapanan, nativisme (Indonesia maju), dan otoritarianisme lunak via "Prabowo-Gibran", kini ia melayangkan kritik terhadap elit yang selalu sinis dan mengejek penyelenggaraan pemerintahannya.
Populisme seperti ini diskursif, bukan substansial: kritik elite tapi berteman dengan mereka pasca-menang. Mirip Thaksin di Tailan, ia gagal turun langsung seperti janji, lebih fokus koalisi politik. Narasi ini sukses raup kekuasaan, tapi rapuh karena tak berakar pada ideologi.
Sekadar kilas-balik, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo dengan 58% suara, didukung koalisi 80% DPR. Faktor kunci: dukungan Jokowi via Gibran, kampanye digital, dan isu ekonomi pasca-pandemi.
Namun, ini klimaks sementara; dukungan awal tinggi tapi cepat terkikis oleh kebijakan kontroversial.
Setelah duduk di puncak kekuasaan, multivalensi tubuhnya mulai menampakkan retakan. Ia mahir dalam akrobat elektoral, tetapi tampak gagap dalam orkestrasi birokratik. Misalnya, menteri-nya berlagak politisi mengusulkan skema Pilkada via DPRD yang kemudian didukungnya.
Alih-alih membawa perubahan, ia cenderung mengakomodasi kepentingan oligarki demi stabilitas jangka pendek. Ini membuktikan bahwa janji populismenya hanyalah pintu masuk, bukan tujuan.
Setelah "gemoy" berhasil membawanya menang, Prabowo kehilangan narasi besar untuk menggerakkan bangsa. Tanpa imajinasi yang melampaui jargon nasionalisme sempit, pemerintahannya berisiko terjebak dalam rutinitas administratif yang hambar tanpa perubahan nyata.
Gagal Pahami Kosmologi Indonesia
Kosmologi politik Indonesia berbasis Pancasila: musyawarah, keadilan sosial, persatuan.
Politik Indonesia bukan sekadar soal memenangkan suara elektoral, melainkan tentang mengelola "rasa" dan keseimbangan kosmis.
Kosmologi Indonesia menuntut pemimpin fasilitator, bukan otoriter.
Beberapa waktu lalu ia mulai sadar ternyata masyarakat sudah menangkap model kekuasaannya tersebut sehingga berpikir untuk introspeksi.
Ia kerap mengeritik elite tidak paham UUD, tapi pemerintahannya top-down dan sentralistik, abaikan aspirasi akar rumput. Sistem gatekeeping informasi berlaku melalui satu pintu.
Dalam ide pembangunan, Prabowo terkesan masih membayangkan model pembangunan ekstraktivisme seperti rencana baru-baru ini ingin menggunduli hutan di Papua untuk perkebunan sawit, tebu, dan lainnya. Tanpa disadari, kosmologi alam Indonesia mulai "mengamuk" dengan cara seperti itu.
Kebijakan seperti pembangunan IKN dan food estate gagal karena tak pahami kekuatan anggaran dan keragaman potensi lokal lalu picu konflik horizontal.
Tak hanya itu. Beralibi memberikan gizi kepada anak-anak Indonesia, kebijakan MBG justru menggerus anggaran pendidikan yang semestinya adalah hak dasar setiap anak Indonesia.
Prabowo adalah pengingat bahwa dalam politik modern, citra bisa mengalahkan substansi.
Tubuhnya yang multivalen telah berhasil menampung harapan dari berbagai kelompok—dari konservatif agama hingga anak muda yang apolitis.
Namun, kegagalannya memahami kosmologi politik Indonesia yang menuntut kedalaman spiritualitas kepemimpinan dan imajinasi masa depan yang inklusif membuat kekuasaannya terasa hampa. Belum lagi, tidak banyak program yang berhasil dijalankan selain MBG.
Tanpa reorientasi filosofis yang mendalam, Prabowo mungkin akan tercatat dalam sejarah hanya sebagai pemenang pemilu yang handal meski harus dibantu Jokowi.
Setelah fondasi pembangunan diletakkan Jokowi, ia gagal melanjutkan visi dan komitmen yang sama untuk memberi harapan baru bagi kesejahteraan rakyat.
Multivalensi Prabowo sukses secara elektoral, tapi gagal governansi karena abaikan kosmologi. Indonesia butuh pemimpin dengan imajinasi dialogis.*
Penulis: Daniel Deha, aktivis komunikasi dan media.
COMMENTS