Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan penolakan pembangunan IKN di Penajem Pasir Utara dan lebih suka di Kalimantan Tengah atau Balikpapan.
 |
| Jokowi di IKN. |
SI ANAK AREN -- Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan sikap terkait pembangunan ibukota negara Nusantara (IKN).
Dalam acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2), Ahok mengatakan bahwa dia tidak menyetujui pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagaimana terjadi sekarang ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rupanya masih ingat pesan Trisakti dan Nawacita Presiden Soekarno, bahwa pengganti ibukota negara Jakarta harus dibangun di Kalimantan Tengah bukan di daerah lain.
Kalteng ditengarai memiliki potensi yang cukup strategis dan menjanjikan karena berada persis di tengah-tengah pulau Kalimantan yang luas.
Ketika dipanggil Jokowi untuk membahas terkait pemindahan IKN beberapa waktu lalu, Ahok waktu itu mengusulkan agar IKN dibangun di Kalteng atau Balikpapan di Kaltim, bukan di lokasi yang sama sekali baru. Pembangunan IKN tidak harus dari nol tetapi bisa memodernisasi kota yang sudah ada.
Di Kaltim, Ahok menyarankan agar ibukota baru didirikan di Balikpapan dengan memakai lahan milik PT Pertamina yang masih sangat luas tetapi tidak terurus. Tujuannya agar pembangunan lokasi ibukota nantinya tidak terkendala persoalan pembebasan lahan karena biayanya pasti mahal.
Sementara di Kalteng, tepatnya di ibukota Palangkaraya, pembangunan bisa dilakukan di atas lahan PT Pertamina.
Menurut Ahok, lokasi IKN di Kalteng juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan. Untuk transportasi darat menggunakan kereta, sedangkan transportasi udara menggunakan pesawat.
"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak. Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua," pungkas politikus PDIP itu.
Belakangan, Ahok mengaku kecewa karena usulannya tidak dihiraukan Jokowi. Mantan Walikota Solo itu lebih memilih lokasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terutama di atas lahan konsensi banyak pengusaha kelas kakap, sehingga sekarang ini terkendalan pembebasan lahan.
Kendati begitu, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak IKN. Ini berbeda dengan pandangan paslon 01, Anies-Cak Imin yang tegas menolak keberlanjutan pembangunan IKN.
"Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi nggak usah ganti lahan," tandasnya.
Ahok juga menyentil mengenai masuknya dirinya dalam bursa Kepala Otorita IKN ke meja Presiden Jokowi. Kepada Jokowi dia menyatakan persetujuan, tetapi dengan satu syarat harus ada Undang-Undang IKN sebagai payung hukum, termasuk untuk pembebasan lahan.
Sayangnya, Jokowi lebih memilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.
Kini, pembangunan IKN sudah dimulai. Rencananya tahun ini Presiden Jokowi akan menggelar apel Perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.
Pembangunan sedang dikebut dengan dana sebesar 20% berasal dari APBN. Investor asing baru menyatakan minat untuk membenamkan modalnyam tetapi belum ada penandatanganan kontrak.
COMMENTS