Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan utama dalam sektor pendidikan perlu dievaluasi dan dikritisi karena memakan korban.
 |
| Ketua BEM Universitas Tamansiswa Diyan Dewana Jaya. |
Oleh: Diyan Dewana Jaya
Ketua BEM-FT Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2025
Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan yang kuat, negara dapat membangun sumber daya manusia yang kritis, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.
Namun kondisi pendidikan Indonesia hari ini justru menunjukkan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara serius oleh negara.
Di tengah banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur, terbatasnya fasilitas belajar, serta masih rendahnya kesejahteraan guru, pemerintah justru menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan utama dalam sektor pendidikan.
Program ini diklaim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik.
Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Nutrisi memang memiliki peran penting dalam perkembangan fisik dan kognitif peserta didik.
Namun persoalan yang perlu dikritisi secara serius adalah ketepatan prioritas kebijakan yang ditempuh oleh negara.
Krisis pendidikan Indonesia hari ini bukan semata-mata persoalan gizi, tetapi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan dan lemahnya ekosistem pembelajaran.
Di berbagai daerah masih banyak sekolah yang bangunannya rusak, ruang kelas tidak layak digunakan, fasilitas pembelajaran minim, serta tenaga pendidik yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Dalam kondisi seperti ini, menghadirkan program makan bergizi tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan struktural pendidikan berpotensi menciptakan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah.
Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi memang akan memiliki kondisi fisik yang lebih baik.
Namun mereka tetap tidak akan mampu belajar secara optimal jika harus belajar di ruang kelas yang rusak, dengan fasilitas terbatas, serta sistem pendidikan yang belum memberikan dukungan maksimal bagi proses belajar mereka.
Karena itu, kebijakan pendidikan harus dilihat secara utuh, bukan parsial.
Lebih jauh lagi, implementasi program MBG juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait tata kelola dan prioritas anggaran negara.
Program berskala nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar tentu membutuhkan pengawasan yang ketat serta perencanaan yang matang agar tidak justru menggeser alokasi anggaran pendidikan dari sektor yang lebih fundamental.
Jika tidak dilakukan evaluasi secara komprehensif, program ini berpotensi mengubah orientasi pendidikan menjadi sekadar ruang distribusi program bantuan sosial.
Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat berkembangnya nalar kritis, kreativitas, serta karakter generasi muda.
Selain itu, aspek lain yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru. Hingga hari ini masih banyak guru honorer yang hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Dalam situasi seperti ini, negara seharusnya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan pendidik sebagai investasi utama dalam pembangunan pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa guru adalah pilar utama dalam proses pendidikan. Tanpa kesejahteraan yang layak bagi para pendidik, sulit bagi negara untuk membangun sistem pendidikan yang benar-benar berkualitas.
Atas dasar itu, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar kebijakan ini tidak berjalan tanpa arah yang jelas.
Sebagai bagian dari masyarakat akademik, kami mendesak pemerintah untuk menempatkan kembali pendidikan pada prioritas yang semestinya.
Perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi harus menjadi agenda utama dalam pembangunan pendidikan nasional.
Tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut tidak dapat diwujudkan melalui kebijakan yang hanya menyentuh permukaan persoalan.
Karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan benar-benar diarahkan untuk memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menghadirkan program yang bersifat simbolik.
Pendidikan bukan sekadar persoalan perut yang kenyang, tetapi tentang membangun akal yang kritis, karakter yang kuat, serta masa depan bangsa yang berkelanjutan.
Sudah saatnya negara berani mengambil langkah yang lebih mendasar. Evaluasi kebijakan, penataan kembali prioritas anggaran, serta komitmen serius terhadap reformasi pendidikan harus segera dilakukan demi masa depan generasi bangsa.
COMMENTS