DPR memiliki posisi penting sebagai lembaga kepentingan masyarakat. Namun esensi itu kini sudah mulai bergeser menjadi kepentingan pribadi/golongan.
 |
| Suasana sidang di Gedung DPR. |
Oleh: Aprianus Gregorian Bahtera
Mahasiswa FFA Unwira Kupang
Legislatif Nasional, yang dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki posisi penting sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.
Tugas utama DPR meliputi pembuatan undang-undang bersama presiden, pengesahan serta pengawasan terhadap anggaran negara, dan memastikan pengimplementasian undang-undang dilakukan dengan benar oleh pemerintah.
Secara singkat, wujud keterwakilan DPR tersirat dalam tiga fungsi pokok yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan.
Medio Agustus 2025 lalu, masyarakat di berbagai wilayah menggelar untuk rasa sebagai bentuk respons terhadap keputusan peningkatan insentif bagi anggota legislatif.
Demonstrasi waktu itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat memicu dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
Apa Fungsi DPR?
Fungsi DPR yang seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat bukan menjadi penghalang rakyat untuk menyampaikan suara kebenaran. Sebagai perwakilan berarti menyuarakan keluhan rakyat agar pihak pemerintah tertinggi dapat mendengarkannya.
Selain itu DPR sebagai perwakilan suara Rakyat dengan tugas mengurus atau mengatur alokasi dana untuk kepentingan publik, dalam kenyataannya berubah menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan penderitaan masyarakat secara keseluruhan.
Dari yang semula DPR hadir sebagai wakil aspirasi masyarakat, kini keberadaannya justru dianggap merusak kesejahteraan dan mengikis kebahagiaan kolektif.
Demonstransi yang terjadi dari berbagai daerah mulai dari provinsi hingga daerah kabupaten tahun 2025 adalah tuntutan untuk menurunkan bahkan membubarkan DPR sebagai lembaga perwakilan.
Hal ini terjadi karena masyarakat merasa terbebani oleh meningkatnya beban pajak yang harus mereka bayar, sementara mayoritas hidup jauh dari kesejahteraan sejati.
Sebenarnya,undang-undang dan aturan dibuat dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan memastikan keadilan berjalan.
Dengan demikian, DPR yang merupakan wakil rakyat jika gagal mewakili aspirasi masyarakat maka masyarakat pun berhak menuntut perubahan atau bahkan penggantian lembaga tersebut yang sudah kehilangan hakikatnya.
Melihat fenomena ini melalui lensa teori Utilitarisme yang digagas oleh John Stuart Mill, dapat dipahami bahwa tindakan atau kebijakan yang menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak-banyaknya orang, tanpa menghiraukan prosedur formalnya.
Konteks Publik
Dalam konteks kebijakan publik, keputusan yang paling tepat adalah yang mampu memberi manfaat maksimal bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu saja.
Dalam hal peningkatan insentif bagi anggota legislatif ini, meskipun pemerintah memiliki kewenangan serta prosedur yang telah ditetapkan secara resmi, pada intinya keputusan tersebut tidaklah tepat.
Pilihan kebijakan ini justru memicu dampak buruk yang luas karena menimbulkan rasa ketidakadilan di antara masyarakat.
Pemerintah mengambil kebijakan menaikkan insentif anggota legislatif bersamaan dengan peningkatan pajak yang cukup besar bagi rakyat.
Perspektif Utilitarianisme Mill
Jika ditelaah menggunakan sudut pandang utilitarianisme Mill, kebijakan ini hanya menguntungkan sebagian orang secara individual, bukan menciptakan kesejahteraan bersama.
Pemerintahan justru melanggar hak rakyat dengan membebani mereka melalui pajak yang tinggi tanpa adanya timbal balik dalam bentuk kesejahteraan yang dirasakan secara merata.
Sementara itu DPR kehilangan makna sebagai representasi keluh kesah rakyat, sebaliknya lebih fokus pada kepentingan pribadi sehingga eksistensinya menjadi dipertanyakan.
Padahal DPR dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi mereka secara intelektual dan moral.
Jika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diperjuangkan, mereka pun berhak bersikap dan menunjukkan ketidakpuasan, bahkan sampai pada tuntutan pembubaran DPR.
Dalam konteks ini, penulis menggunakan pendekatan teori Utilitarianisme sebagai nilai etika dalam menilai kebijakan tersebut.
John Stuart Mill mengajarkan bahwa konsekuensi dari sebuah keputusan sangat penting untuk dinilai, di mana keputusan yang salah akan menghasilkan kerugian bagi keseluruhan masyarakat.
Menurut Mill, pengambilan kebijakan harus bertujuan pada pencapaian kesejahteraan bersama bukan hanya kepuasan individu semata.
Konsep kebahagiaan bersama yang dimaksud termasuk dalam kategori kebahagiaan tingkat tinggi (higher pleasures) yang berhubungan dengan aktivitas intelektual, moral dan estetik seperti membaca, berpikir, dan berinteraksi sosial.
Di sini John Stuart Mill menekankan pentingnya kebahagiaan tingkat tinggi, yang tidak hanya sebatas kesenangan fisik atau kebutuhan dasar, melainkan termasuk kebahagiaan intelektual dan moral yang mendalam.
Dalam konteks pemilihan anggota legislatif, Mill berargumen bahwa individu yang dipilih harus memiliki wawasan intelektual yang luas serta integritas moral yang kuat.
Hal ini mencerminkan kebutuhan agar para wakil rakyat tidak sekadar mewakili suara mayoritas secara mekanis, tetapi mampu menganalisis secara kritis dan mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan umum jangka panjang.
Karena itu, proses seleksi anggota legislatif seharusnya tidak hanya mengandalkan popularitas atau kemampuan kampanye yang efektif, tetapi juga evaluasi kualitas karakter dan kemampuan mereka dalam memahami isu-isu kompleks yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.
Wawasan intelektual yang dimaksud antara lain kemampuan untuk berpikir rasional, memahami berbagai sudut pandang, serta memiliki pengetahuan luas tentang ekonomi, sosial, hukum dan kebijakan publik.
Sedangkan moralitas yang baik meliputi kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.
Dengan kualitas seperti ini, legislatif akan mampu menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan perwakilan secara optimal.
Masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti ketimpangan sosial, perubahan lingkungan, dan dinamika ekonomi global.
Oleh sebab itu, anggota legislatif yang berwawasan intelektual dan moral akan lebih mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat pragmatis dan sementara, tetapi yang mengarah pada solusi berkelanjutan dan inklusif.
Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok tertentu atau tekanan politik sesaat, melainkan menyusun strategi kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara.
Selain itu, dengan adanya wakil rakyat yang bertanggung jawab secara moral, kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintahan dapat meningkat.
Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk menyatukan masyarakat dalam ikatan solidaritas dan kerja sama.
Ketika masyarakat merasa suara mereka benar-benar tercermin dan diperjuangkan oleh para wakilnya, maka partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi akan semakin aktif dan konstruktif.
Proses demokrasi pun tidak sekadar sebagai rutinitas prosedural, tetapi menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai kebaikan bersama.
Selanjutnya, kebahagiaan tingkat tinggi ini juga berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan kolektif yang menembus batas kepuasan pribadi.
Seseorang yang bertugas sebagai wakil rakyat harus memiliki motivasi untuk menciptakan kondisi sosial di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat yang adil dan merata.
Ini termasuk akses pada pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja, serta perlindungan lingkungan yang lestari.
Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga berkembang secara intelektual dan spiritual. Pengembangan kebahagiaan tingkat tinggi pada pemimpin legislatif juga berpengaruh positif terhadap budaya politik di sebuah negara.
Kultur politik yang mengedepankan etika, saling menghormati, dan dialog terbuka akan memfasilitasi terciptanya keputusan yang fundamental dan mengakar pada kebenaran bersama.
Hal ini kontras dengan budaya politik yang didasarkan pada kepentingan sempit, korupsi, dan manipulasi, yang hanya menimbulkan keretakan sosial dan ketidakadilan.
Secara praktis, untuk mewujudkan hal ini diperlukan beberapa langkah fundamental dalam sistem politik dan pendidikan politik masyarakat.
Pertama, pendidikan politik yang menekankan pentingnya integritas dan kemampuan analitis bagi calon legislatif harus diperkuat.
Kedua, partai politik dan lembaga pemilihan umum harus mengimplementasikan mekanisme penyaringan calon yang ketat, tidak hanya berdasarkan popularitas atau kekuasaan finansial tetapi juga tekan jejak moral dan intelektual.
Ketiga, masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja wakil rakyatnya agar dapat terus memberikan tekanan positif untuk perbaikan.
Melalui upaya pengembangan kebahagiaan tingkat tinggi ini, para anggota legislatif diharapkan menjadi turutan yang menginspirasi dan memotivasi seluruh masyarakat.
Keteladanan ini akan membangun budaya tanggung jawab sosial yang kokoh, memperkuat solidaritas, sekaligus mempercepat proses pembangunan bangsa menuju kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Jadi Mill mengajukan sebuah visi yang jauh melampaui aspek teknis demokrasi, yaitu demokrasi sebagai wadah pengembangan manusia secara utuh intelektual, moral, dan sosial demi terciptanya kebahagiaan kolektif yang hakiki.*
.jpg)
COMMENTS