Selama bertahun-tahun, Prabowo Subianto membangun karier politiknya di atas fondasi nasionalisme yang kaku. Namun hari ini berbalik arah.
 |
| Prabowo dan Trump. |
SIANAKAREN.COM — Selama bertahun-tahun, Prabowo Subianto membangun karier politiknya di atas fondasi nasionalisme yang kaku.
Narasi "kekayaan bocor ke asing" dan pelabelan "antek asing" bagi lawan-lawannya telah menjadi bumbu rutin dalam pidatonya, sejak kampanye Pilpres.
Namun, realitas politik hari ini menunjukkan pemandangan yang berbanding terbalik.
Lewat serangkaian kesepakatan di Washington, sang "Macan Asia" kini tampak lebih menyerupai mitra paling patuh bagi Gedung Putih. Berbeda dengan pemimpin negara-negara di Eropa yang mayoritas menolak gagasan manipulatif Trump karena dinilai tidak rasional tanpa keberadaan Palestina.
Arah kompas diplomasi Prabowo menunjukkan anomali yang mencolok: kemesraan mendalam dengan AS. Jauh sebelum itu, keduanya sering telponan sebagai rekanan.
Langkah paling kontroversial terjadi pada 19 Februari 2026, ketika Prabowo menghadiri pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) di Washington D.C.
Badan internasional ini bukanlah forum netral; ia merupakan inisiatif langsung Presiden AS Donald Trump (sebagai bagian dari 20-Point Roadmap untuk konflik Gaza).
Dengan bergabungnya Prabowo ke dalam jajaran penasihat BoP, Indonesia secara de facto merapat pada arsitektur perdamaian versi Barat. Tak tanggung-tanggung, Indonesia harus menyetor iuran Rp17 triliun untuk membiayai misi perdamaian BoP, seolah sarkas dengan traktat efisiensi.
Mengapa figur yang dulunya sangat vokal menolak intervensi luar kini justru duduk manis sambil pegang map di lembaga yang didanai dan dikendalikan oleh kepentingan geopolitik Amerika Serikat?
Bagi para kritikus, termasuk aktivis dan kekuatan penyeimbang, langkah ini bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan pengakuan terhadap hegemoni AS dalam arsitektur keamanan global.
Poin paling krusial adalah penguatan kerja sama militer melalui Perjanjian Resiprokal (Reciprocal Access Agreement) dengan Amerika Serikat.
Data dari Departemen Pertahanan AS menunjukkan peningkatan signifikan dalam intensitas latihan militer bersama (seperti Super Garuda Shield) serta kemudahan akses logistik bagi pasukan AS di wilayah Indonesia.
Selain itu, Indonesia harus mengirima belasan ribu pasukan perdamaian ke Gaza bersama dengan negara anggota BoP lainnya.
Paradoks "Bocor-Bocor"
Bukan hanya urusan diplomasi, sektor ekonomi pun menunjukkan ketergantungan yang mengkhawatirkan. Kedaulatan ekonomi dipertaruhkan.
Meskipun pemerintah mengklaim ini "kemenangan dagang" dalam kontrak dagang resiprokal, data di balik perjanjian ini sangat memberatkan kedaulatan domestik.
Pertama, liberalisasi pasar. Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk asal AS dengan tarif 0%.
Kedua, transfer data. Indonesia menyepakati transfer data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat—sebuah langkah yang oleh para pakar disebut sebagai kerentanan keamanan siber nasional.
Terakhir, penghapusan hambatan. Komitmen untuk menghapus ketentuan TKDN dan Halal untuk produk-produk tertentu demi menyenangkan investor AS.
Kritik dari berbagai lembaga, termasuk YLBHI, bahkan menyebut bahwa perjanjian RAA ini "mengangkangi konstitusi" karena prosesnya yang dianggap minim transparansi dan lebih berpihak pada kepentingan korporasi global untuk masuk ke sektor strategis, termasuk energi dan hilirisasi.
Dulu, Prabowo mengecam pihak yang ingin membiarkan asing menggarap kekayaan Indonesia. Termasuk yang sering digembar-gemborkan pendukungnya soal keputusan Megawati menjual Indosat.
Namun, baru di awal masa kepemimpinannya, data dengan jelas menampar mukanya. Daftar belanja dan komitmen yang ditandatangani di era kepemimpinannya mencengangkan.
| Sektor | Komitmen / Transaksi (Data 2026) | Dampak Kedaulatan |
| Energi | Pembelian LPG, Minyak Mentah, Gasoline senilai US$15 Miliar | Ketergantungan energi pada pasokan AS. |
| Alutsista | Akuisisi jet tempur F-15IDN senilai Rp199 Triliun | Ketergantungan suku cadang dan teknologi pada Boeing (AS). |
| Data & IT | Kesepakatan transfer data konsumen lintas batas | Risiko kedaulatan digital dan privasi warga negara. |
| Investasi | Pelonggaran pembatasan kepemilikan asing di perusahaan RI | Sektor tambang kembali terbuka lebar bagi modal Barat. |
Ironi terbesar muncul saat kita mengingat siapa saja yang dulu dicap "antek asing" oleh kubu Prabowo.
Kini, saat pemerintahannya memberikan karpet merah bagi produk pertanian AS (seperti gandum dan kedelai) yang memukul petani lokal, serta membuka ruang bagi militer AS melalui akses logistik pertahanan, label "antek asing" seolah berbalik arah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan retoris: kapan sebuah kerja sama disebut "investasi strategis" dan kapan ia disebut "antek asing"? Nampaknya, garis pembatas tersebut menjadi sangat kabur ketika retorika kampanye yang manis berbenturan dengan realitas geopolitik.
Sejak 2014, pendukung fanatik Prabowo menggunakan istilah "Antek Asing" sebagai peluru untuk menembak lawan politik yang dianggap terlalu pro-China. Sebut saja kubu Jokowi.
Kini, dengan ditandatanganinya berbagai kesepakatan yang memberi ruang lebih luas bagi militer dan korporasi AS, label tersebut justru menabrak wajahnya.
Sebagai Wakil Presiden, Gibran tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menunggu perintah. Meski, sebagaimana ayahnya dulu, ia mungkin lebih memilih dekat dengan China.
Apakah ini strategi "pragmatisme cerdas" Prabowo untuk mengimbangi China (identik dengan kedekatan Jokowi sebelumnya), ataukah ini bukti bahwa retorika "anti-asing" selama ini hanyalah jualan politik untuk meraih kursi?
Bila ia sedang memainkan permainan pragmatisme geopolitik, mungkin ini trik diplomasi untuk mendapat dukungan internasional dan kekuatan militer AS untuk mengimbangi pengaruh China di Laut Natuna Utara.
Namun di sisi lain, ia harus menanggung beban moral atas retorika "anti-asing" yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Inilah dimensi multivalen dari tubuh politik Prabowo.*
COMMENTS