Bencana alam di Pulau Sumatera telah menewaskan lebih dari 1.090 jiwa dan 108 hilang serta 500.000 mengungsi.
 |
| Penanganan bencana Sumatera. |
SIANAKAREN.COM -- Di tengah riuh rendah wacana kekuasaan hari ini, tidak terasa bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera telah menewaskan lebih dari 1.000 jiwa, dengan BNPB melaporkan korban meninggal mencapai 1.090 orang per 20 Desember 2025.
Penanganan darurat melibatkan tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan serta aktivis dan masyarakat sipil yang terus melakukan evakuasi serta pencarian 186 orang hilang.
Upaya evakuasi dan pemulihan difokuskan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana pengungsi mencapai 510.528 jiwa.
Total, ada 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera.
Dampak bencana antara lain 147.236 rumah rusak, 967 unit fasdik rusak, 145 unit jembatan rusak, 1.600 fasilitas umum rusak, 434 tempat ibadah rusak dan 290 gedung perkantoran.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 Desember 2025 menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan bantuan anggaran bagi kabupaten terdampak. Bahkan, ia menggandakan jumlahnya menjadi Rp4 miliar per kabupaten.
“Anda minta Rp2 miliar per kabupaten, ya. Saya kasih Rp4 miliar,” ujar Prabowo.
Sebaran Korban Bencana
Data BNPB mengungkapkan bahwa korban tewas terbanyak di Aceh (472 jiwa), diikuti Sumatera Utara (370 jiwa), dan Sumatera Barat (248 jiwa).
Jumlah ini bertambah 19 jiwa dari hari sebelumnya, dengan operasi SAR terbatas di beberapa sektor akibat cuaca dan akses sulit. Pengungsi menurun menjadi 510.528 jiwa dari sebelumnya 606.040, berkat distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan.
BNPB mengoptimalkan pencarian di 6 kabupaten Aceh, 4 sektor Sumatera Utara, dan 5 sektor Sumatera Barat.
Pemerintah pusat mempercepat dana siap pakai, membuka posko darurat, dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar.
TNI-Polri membuka akses darat, laut, dan udara untuk distribusi bantuan, meski tantangan seperti jalan putus dan longsor masih menghambat.
Pengerjaan hunian tetap bagi korban banjir Sumatera akan dimulai di Sumatera Utara, seperti diumumkan Menteri Perumahan.
Diketahui, bencana banjir dan longsor yang mengguyur Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 menimbulkan kerusakan yang sangat besar.
Hujan deras selama enam hari berturut-turut membuat ribuan rumah hancur, jalan terputus, ratusan warga meninggal dunia, hilang, hingga ribuan warga terpaksa mengungsi.
Aceh tercatat sebagai provinsi dengan dampak paling parah, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mengalami kerusakan signifikan.
Korban jiwa terus bertambah, dan ribuan orang masih membutuhkan bantuan darurat.
Menanggapi situasi ini, Prabowo sejumlah komitmen untuk membantu korban banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Ia mengatakan akan meninjau langsung lokasi minimal sekali dalam seminggu.
Namun, masyarakat dan pakar mengkritik penanganan bencana banjir-longsor di Sumatera karena respons lambat, koordinasi lemah, dan minimnya mitigasi jangka panjang.
Sentimen negatif mendominasi media sosial, dengan 60% warganet menyoroti keterlambatan status bencana nasional serta dampak deforestasi. Kritik juga menyasar pemangkasan anggaran BNPB dan sikap pejabat yang dianggap kurang empati.
Kritik Publik
Publik menilai pemerintah terlambat menetapkan status bencana nasional, menyebabkan akses bantuan terhambat di wilayah terisolasi. Koalisi masyarakat sipil memprotes pemotongan dana penanggulangan bencana pusat dan daerah, yang kontras dengan kerugian puluhan triliun rupiah.
Deforestasi masif dan konversi hutan menjadi perkebunan dikecam sebagai pemicu utama, dengan tuntutan penegakan regulasi lingkungan yang tegas.
Warganet marah atas kayu gelondongan yang hanyut dan politisasi bantuan seperti karung beras bergambar presiden. Pengamat menilai penolakan bantuan asing memperburuk pemulihan yang diprediksi butuh 30 tahun.
Di sisi lain, pernyataan pejabat dinilai tidak empati, seperti pengabaian perspektif kemanusiaan di tengah korban jiwa mencapai ratusan.
Di X (Twitter), hashtag #PrayForSumatera mendesak akses cepat dan penanganan akar masalah ekologis. Ketua Komisi V DPR juga mengkritik keterlambatan akses darat setelah dua minggu bencana.
Ketika sentimen negatif menguat, Prabowo dan para pejabatnya justru mempersalahkan masyarakat dan media yang "teriak-teriak" dan mengeritik. Alih-alih menunjukkan keberpihakan, pernyataan Prabowo dan pembantunya justru memperkeruh situasi duka dan menelanjangi ketidakmampuannya mengelola informasi dan kekuasaan secara baik di tengah situasi krisis.
Media pun dibungkam, dengan CNN Indonesia menjadi korban pertama. Laporan jurnalis CNN dari lokasi bencana dihapus karena seolah menunjukkan kelemahan pemerintahan Prabowo.
Masyarakat sudah begitu marah dan tidak mempercayai lagi kepemimpinan Prabowo. Hingga muncul wacana ganti presiden pada tahun 2029 di media sosial.*
COMMENTS