Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin turut merespon viralnya film Dirty Vote dan meminta Jokowi memperhatikan dinamika di masyarakat.
 |
| Jokowi dan Ma'ruf Amin. |
SIANAKAREN.COM -- Telinga Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentu saja "memerah" setelah menonton film dokumenter berjudul Dirty Vote karya sutradara Dandhy Laksono.
Dandhy yang merupakan penulis dan mantan jurnalis ini pernah membuat publik heboh pada tahun 2019 lalu lewat film dokumenternya Sexy Killers.
Pemutaran film itu dilakukan pada momen masa tenang Pemilu yang serupa dengan penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024. Hal ini menjadi refleksi bagi masyarakat sebelum mereka secara bulat menentukan pilihannya.
Dirty Vote sendiri menyoroti dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif selama proses Pemilu 2024.
Desain kecurangan itu diduga kuat dilakukan oleh rezim Jokowi yang ditopang oleh aparatus negara baik sipil atau militer. Sejak tiga tahun lalu, menurut narasi film, rezim Jokowi telah merancang sistem pemilu untuk memuluskan ambisi kemenangan salah satu capres.
Film dokumenter Dirty Vote ini berdurasi 1 jam 57 menit dan hingga 13 Februari telah ditonton oleh 7,8 juta orang. Angka ini menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat yang terlanjur kecewa dengan rezim Jokowi.
Dalam setengah tahun terakhir, Jokowi terlampaui kentara menggunakan infrastruktur negara untuk menarik dukungan relawannya untuk memenangkan putra mahkotanya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju ke medan kontestasi pemilu dengan "mengangkangi" Mahkamah Konstitusi.
Pelbagai cara dilakukan secara kasat mata, mulai dari penunjukkan penjabat gubernur dan penjabat bupati di 20 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, pemekaran wilayah provinsi di Papua, mengikutsertakan Prabowo dalam setiap kunjungan dan terakhir membagi-bagikan bansos khusus kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai upaya mendongkel kekuatan Ganjar Pranowo.
Teranyar, Jokowi meneken Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2024.
Pasal 2 ayat 1 beleid itu menyebutkan, tukin diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Pasal 3, tukin diberikan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikutnya, tukin bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.
Namun di Pasal 6 diatur bahwa tukin tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, dan pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai.
Dibintangi 3 Pakar HTN
Film Dirty Vote melibatkan tiga pakar hukum tata negara ternama, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Ketiganya secara bergantian memaparkan skenario busuk yang dimainkan rezim Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan.
Ketiga pakar hukum muda ini mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Jokowi seakan-akan ingin membangun elitisme politik keluarganya hal mana pernah dilakukan rezim-rezim sebelumnya. Meski bukanlah "darah biru" politik tetapi lahir sebagai anak bantaran kali, Jokowi ingin mendirikan sebuah orde kekuasaan yang tak dapat diduga banyak orang.
"Memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," ungkap Bivitri dalam prolog.
Mengingat demokrasi terancam karena intervensi kekuasaan yang yang terlalu dalam ke dalam dapur pemilu, Zainal Arifin mengajak masyarakat menjadikan film ini sebagai rasionalisasi dalam memilih.
"Jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman," tandasnya.
Respon Wapres RI
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin turut merespon viralnya film Dirty Vote.
Dalam rapat koordinasi nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2), mantan Ketua MUI ini meminta Presiden Jokowi agar mendengar dan memperhatikan pesannya.
"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti, tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira. Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting, pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama, jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat," katanya mengutip Kompas.id.
Film dokumenter Dirty Vote ini dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kanal Youtube Dirty Vote.
COMMENTS