Mencari Relevansi Diskursus Nasionalisme Saat Ini

Diskursus nasionalisme di Indonesia aat ini kian problematik bersamaan dengan munculnya rasisme dan etnosentrisme yang makin kuat.

Ilustrasi nasionalisme.

Temuan survei Komisi Nasional HAM dan Litbang Kompas tahun 2018 menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia masih canggung menerima faktum keberagaman di lingkungannya. Sekitar 80% lebih responden dari survei tersebut menyatakan lebih nyaman hidup di antara keturunan, ras dan etnik yang sama.

Temuan ini tentu mengejutkan karena menyingkirkan seketika semua anggapan masyarakat yang umumnya melihat Indonesia sebagai negara majemuk yang paling toleran di dunia.

Hal ini memperlihatkan adanya kadar segregasi yang nyata di tengah masyarakat kita hari ini. Ada rongga sosial yang jika tidak segera ditimbun perlahan-lahan akan menggerogoti bangunan kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa.

Sementara, rasisme dan etnosentrisme makin muncul ke permukaan. Kasus termutakhir, penggebrekkan yang dilancarkan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Selain konflik ideologis, pandangan diskriminatif terhadap orang-orang Papua menunjukkan banyak orang yang masih memaksanakan definisi dan kodrat manusia berdasar pada identitas primordial mereka: “Orang Jawa lebih baik dibandingkan Papua” atau “Orang dari suku X pasti jahat”.

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kedua isu ini muncul secara kuat terutama dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok organisasi Islam terhadap identitas Ahok, alih-alih berlatar penistaan agama. Jika demikian, bagaimana kita membincangkan nasionalisme?

Politik, Pembangunan dan Rasisme

Menelusuri sejarah, agaknya kita mengafirmasi kenyataan rasisme di Indonesia masih berkelindan. Warganegara kulit hitam, meski dianggap sebagai warganegara, tidak memiliki akses yang inklusif kepada informasi, pengetahuan, politik, dan pembangunan.

Ada stratifikasi yang tegas antara kaum kulit putih dan kulit hitam; antara “orang Jawa” dan “orang Timur”. Pembedaan ini terjadi sejak kita Republik dan terpelihara hingga saat ini.

Dalam spektrum politik pembangunan, pemerintah Soekarno pada masanya melakukan pembagian yang tegas sebagai “Jawa” dan “Timur”.

Pembagian ini memang pada dasarnya bersifat politis (Dhakidae, 2015), namun bila kita melacak lebih dalam, klasifikasi ini lebih bersandar pada basis rasial dan etnisitas yang memandang Timur sebagai warga kelas dua.

Persis pandangan seperti ini yang dikritik keras oleh Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis Perancis. Sartre (1985) menolak pandangan yang mengatakan bahwa kodrat manusia sejak awal sudah ditentukan sebelum dia lahir di dunia (disebut dengan esensialisme).

Bagi Sartre, sikap esensialis justru melahirkan pandangan-pandangan klise tentang rasisme. Karena tidak adanya kodrat asali manusia, maka manusia sendirilah yang menentukan makna bagi dirinya sendiri. Dengan ini, manusia tidak dideterminasi oleh apapun sehingga mampu mencapai kebebasan.

Isu pembangunan Indonesia-sentris di bawah kepemimpinan teknokrasi Presiden Joko Widodo pun tersingkap isu rasisme.

Merunut pada penelitian Ligia Giay (tirto.id, 24/8/2019) dan Budi Hernawan (elsam.or.id, 17/12/2015), ketika orang mengatakan pembangunan akan memuaskan masyarakat Papua, ini merupakan rasisme karena mengatakan masyarakat Papua tidak memiliki kapasitas dalam melakukan observasi, analisis, dan memahami sejarah mereka.

Maka benar argumentasi Hall (1990), bahwa ras dan etnisitas tidak pernah terbentuk di luar representasi, melainkan di dalam dan oleh suatu perjuangan kekuasaan politik dan sosial.

Isu Nasionalisme Hari Ini

Menyimak ketegangan-ketegangan ini, nasionalisme hari ini secara substantif tidak lagi mesti diletakkan pada konteks perbincangan tentang rasa senasib dan sepenanggungan.

Tesis Anderson benar ketika mendefinisikan “bangsa adalah suatu komunitas terbayang” (1983:15-16). Meski tidak saling mengenal atau bertemu, bangsa Indonesia pada suatu masa pernah sama-sama berjuang untuk mempertahankan ibu pertiwi.

Nasionalisme hidup dalam konstruksi imajiner masyarakat; berkembang bersamaan dengan ideologi dan mitologi untuk bersatu karena rasa persaudaraan sebagai satu komunitas.

Tapi sebagai bangunan historis-kultural yang elusif (Barker, 2004:203), isu nasionalisme bahkan tampak kontradiktif dan rentan untuk diperbincangkan. Ketika ada bursa menteri untuk mendampingi Presiden, hampir pasti disarankan agar para menteri merepresentasikan keterwakilan daerah.

Ada intrik diskriminatif, di mana rasionalisasi adanya perwakilan daerah menunjukkan bahwa ada perbedaan ras dan etnik dalam struktur kekuasaan. Padahal substansi politik bukan soal keterwakilan fisik, tapi karena kebebasan dan kompetensi setiap warganegara untuk menjabat posisi tertentu dalam kekuasaan politik.

Dalam isu pemindahan ibukota mencuat hari-hari ini, banyak pihak yang pro dan kontra. Terlepas dari dudukkan politik-ekonomi, kebijakan ini dapat dianalisis dalam dua termin.

Pertama, alasan pemerataan pembangunan dan keterjangkauan akses ke pusat kekuasaan mensaratkan pandangan yang mengafirmasih bahwa ada marginalisasi etnik atau kota, terutama wilayah timur Indonesia sebagai wilayah tak terjangkau dan jauh dari kesejahteraan sehingga perlu dibantu, bahkan dengan memindahkan ibukota.

Kedua, ada pendapat yang mengemuka yang melihat kebijakan itu sebagai momentum orang ibukota “turun kasta”. Di sini tersingkap adanya relasi marginalitas, pinggiran dan pusat (Brah, 1996:226), yang menganggap kota di luar di luar Jawa masih terbelakang.

Narasi Meta-Historis

Kita patut mengakui, bangsa kita belum cukup mampu keluar dari cengkaraman warisan kolonial yang membedakan kaum ningrat dari pribumi. Nasionalisme belum hidup sebagai identitas budaya Indonesia.

Selain karena isu nasionalisme menjadi diskursus problematik, topik ini jarang disentuh dan hampir tidak ada batas ekosistem kultural yang nyata untuk mendefinisikannya.

Karena itu penting bagi kita meredefinisi nasionalisme–tidak sekedar pekik membela Pancasila dan NKRI, atau anti-asing dan ideologi khilafah. Nasionalisme mestinya diperbincangkan sebagai narasi meta-historis yang melampaui semua identitas primordial ras, etnik, dan bangsa itu sendiri.

Demikian pula, rasisme banyak terjadi karena kita jarang memperbincangkannya. Bangsa kita terjebak dalam isu-isu parsial dan temporer yang lebih bersifat sensasional dan pragmatik.

Pada tataran ini, ada urgensi untuk mendudukkan narasi nasionalisme dalam keterhubungan antara identitas nasional dengan masyarakat murni, asli, atau tradisi rakyat.

Gail Lewis (2000) mengatakan konsep rasialisme tidak lagi relevan diperbincangkan hari ini. Konsep ini mengacu pada gagasan lama karena tidak ada fakta biologis tentang ras; semua manusia saling berhubungan secara genetis; pemikiran tentang ras selalu ada dalam konstruksi imajiner.

Sartre pun memiliki pandangan yang menarik untuk dijadikan sebagai pijakan refleksi kita hari ini lewat pertanyaan: Bagaimanakah aku memandang orang lain? Apakah masih masih kuat memaksakan definisi yang kupunya dalam memahami orang lain?