su penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di pulau Komodo, kabupaten Manggarai Barat, NTT, masih ramai diperbincangkan belakangan ini.
 |
JAKARTA - Isu penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di pulau Komodo, kabupaten Manggarai Barat, NTT, masih ramai diperbincangkan belakangan ini. Bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal masa depan kehidupan masyarakat Desa Komodo yang menghuni kawasan tersebut.
Isu tersebut mulai hangat dibicarakan sejak awal tahun ini ketika Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mencanangkan rencana penutupan TNK. Menurut Gubernur, kondisi habitat komodo sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.
"Pemerintah NTT akan melakukan penataan terhadap kawasan Taman Nasional Komodo agar menjadi lebih baik, sehingga habitat komodo menjadi lebih berkembang. Kami akan menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun," katanya di Kupang, Minggu (20/1).
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaporkan sudah mempunyai tim khusus untuk meneliti habitat komodo di TNK, meski belum ada belum ada perkembangan. Kementrian LHK sebenarnya mempunyai hak untuk menutup TNK setelah penilaian dari berbagai aspek yang harus diperhitungkan secara matang.
Sebagai informasi, habitat komodo selain ada di pulau Komodo, tetapi ada juga ada di Pulau Rinca. Namun, 4.000 ribu-an warga di Desa Komodo akan terancam pendapatannya jika Pulau Komodo ditutup.
Masyarakat Pulau Komodo selama ini menggantungkan hidup dari pariwisata. Banyak dari mereka yang beralih haluan, dari awalnya nelayan menjadi penjaja suvenir, pemandu wisata hingga menyewakan kapalnya untuk wisatawan.
Saat ini, hanya 10 persen dari luas wilayah Pulau Komodo yang digunakan sebagai wilayah wisata. Sisanya 90 persen, adalah kawasan konservasi yang artinya masih alam liar tempat tinggalnya komodo.
Dengan penutupan TNK maka perekonomian warga Desa Pulau Komodo akan terancam jika pulau Komodo ditutup. Orang-orang yang berjualan suvenir di pulau Komodo tepatnya di Loh Liang (kawasan wisatanya), akan kehilangan pendapatannya.
Karena itu, pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan Pemprov NTT, mesti berpikir secara matang karena warga Desa Komodo juga telah menggantungkan hidupnya dari pariwisata.
Menurut pengakuan warga, selama ini idak ada masalah antara habitat komodo, pariwisata dan kehidupan warga Desa Komodo.*
COMMENTS