Populisme, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan

Pengelolaan kesejahteraan bukan hanya persoalan manajerial yang menyangkut “metode” pengelolaan dan sistem pendistribusian, melainkan juga persoalan politik yang membutuhkan partisispasi luas dari masyarakat secara substantif dalam keseluruhan proses pembuatan keputusan yang terbuka dan luas.

 

Ilustrasi narasi populisme Donald Trump dalam kampanye Pilpres AS 2016. Kredit: id.innerself.com 

Beberapa dekade terakhir, masalah sosial kronis, yaitu masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pengangguran mengalami sinergi yang amat berbahaya sebagai akibat dari kesalahan orientasi pembangunan. 

Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan yang rumit ketika terjadi lingkaran setan kemiskinan, rendahnya pendidikan, hilangnya kesempatan bekerja, meningkatnya pelanggan tunjangan sosial, dan pupusnya motivasi dalam diri anak-anak muda untuk berkreasi. Muncul pertanyaan: siapakah yang berkewajiban menyelesaikan problem kronis ini?

Pada dasarnya masyarakat sangat merindukan kehadiran negara yang kuat, yaitu negara yang mampu memenuhi kebutuhan publik. Namun hal itu tidak sejalan dengan percepatan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang demokratis, sehingga seolah-olah negara tampak begitu lemah dalam merespon tuntutan dasariah masyarakat. 

Padahal, seturut teori negara (kesejahteraan), negara dituntut sebagai lembaga atau institusi yang dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya (Bdk. Madung, 2013: 79-86). Tuntutan inilah yang merupakan esensi dari demokrasi, yaitu ketika terciptanya sebuah iklim yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat untuk mengelola segala persediaan sumber daya, dan kemudian memanfaatkannya untuk kebaikan taraf hidupnya. 

Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma demokrasi dari sekedar kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Bersamaan dengan perubahan tersebut, ranah demokratisasi pun mengalami pergeseran, dari yang semua berlangsung di ranah masyarakat, tetapi kemudian beralih ke dalam ranah pemerintahan. Perubahan paradigma demokrasi tersebut seiring dengan hasil survei PWD-Demos (Paskarina, dkk., 2015) yang menyatakan bahwa isu yang paling penting bagi publik adalah terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan.

Kemunculan isu pelayanan publik dalam wacana demokrasi menyiratkan sisi lain dari praktik demokrasi yang diabaikan oleh pemikiran mainstream, yaitu kebutuhan untuk mengarahkan demokrasi pada masalah-masalah kesejahteraan warga (Samadhi, 2016: 61-62; Savirani, 2016: 21-35).

Namun persoalan utama dari demokrasi adalah menjamin agar masyarakat dapat melakukan kontrol atas pembuatan kebijakan/keputusan publik, termasuk di dalamnya mengontrol para pembuat kebijakan.

Dalam tataran ini, hal terpenting adalah kapasitas kontrol rakyat atas kebijakan tersebut. Hal itu tidak hanya menunjukkan hak politik warga, melainkan juga menjadi penentu bekerjanya sebuah budaya demokrasi.

Dengan menempatkan demokrasi dalam kerangka sebagai “kontrol popular dan persamaan politik” (Beetham dan Boyle, 2000: 20), maka pengelolaan kesejahteraan pun tunduk pada kontrol dan persamaan tersebut.

Itu berarti, pengelolaan kesejahteraan bukan hanya persoalan manajerial yang menyangkut “metode” pengelolaan dan sistem pendistribusian, melainkan juga persoalan politik yang membutuhkan partisispasi luas dari masyarakat secara substantif dalam keseluruhan proses pembuatan keputusan yang terbuka dan luas. Itulah prinsip utama demokrasi, yaitu ketika keputusan diuji lewat tahapan verifikasi dan revisi di ruang publik.

Di titik inilah politik diskursus menciptakan batasan-batasan normatif untuk memberikan kriteria-kriteria tentang bagaimana pengelolaan kesejahteraan yang demokratis, yang mengandung di dalamnya nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi, egaliter, dsb.

Tentu, pembatasan tersebut merupakan sebuah fondasi yuridis yang menjamin tercapainya kebijakan publik terkait kesejahteraan publik. Pembatasan tersebut, dalam hal ini hukum, dibuat untuk mengurangi kecenderungan bias pemaknaan dan monopoli kekuasaan di tingkat lokal.

Tetapi kontrol atas pengelolaan tersebut, selain oleh masyarakat, dalam dinamika politik elit/pemimpin, hal itu merupakan pertarungan dari beragam institusi yang dapat dipakai untuk mengakses dan mendistribusikan sumber-sumber daya tersebut kepada rakyat, antara lain melalui lembaga negara, pasar, dan masyarakat warga.

Sebuah survei oleh PWD (2007), misalnya, menggarisbawahi pentingnya membuat demokrasi agar lebih bermakna dan bukan sekedar berfokus pada pembenahan norma, institusi dan metode demokrasi; demokrasi bukan hanya soal alat atau cara, tetapi juga tujuan.

Dengan pergeseran tersebut, wacana kesejahteraan mulai muncul sebagai bentuk jawaban kerinduan masyarakat melalui kinerja para aktor politik yang menggunakan jalan pintas populisme. Populisme dilihat sebagai “pilihan terbaik” untuk mewujudkan persoalan kesejahteraan (Olle Tornquist, 2015: 764).

Sebagai strategi untuk mewujudkan negara kesejahteraan, populisme mesti berlagak dalam koridor negara hukum demokratis. Selain untuk menunjukkan kehadiran negara-kuat, populisme juga seharusnya bergerak di arena atau jaringan diskursus publik agar elemen-elemen dan nilai-nilai demokrasi berfungsi secara baik. Itulah konsep sederahana dari negara kesjahteraan (welfare state).

Dalam tataran analisis lebih komprehensif, negara kesejahteraan adalah gambaran dari negara demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individual serta kebebasan ekonomi sebuah negara hukum, tetapi juga mengambil langkah hukum, finansial dan material untuk menyelaraskan perbedaan sosial, dan dalam batas tertentu, ketegangan dalam masyarakat. Karenanya, ada hubungan tidak terpisahkan antara demokrasi dan negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan dalam konteks tertentu, tidak hanya bersikap rehabilitatif, tetapi mesti hadir sebagai kekuatan yang mencegah kesenjangan sosial, sejak awal dan secara intensif membangun pendidikan berkualitas tinggi, serta upaya-upaya preventif dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Jadi, pada dasarnya konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah “proyek” atau “rekayasa” yang komprehensif dan berkualitas, yang tidak serta merta dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan sebuah proses dan arah yang jelas, entah itu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang teratur demi pencapaiannya di masa depan (Petring, dkk., 2012: 10-12).

Banyak perdebatan terjadi seputar wacana negara kesejahteraan yang berkisar pada masalah biaya, dengan asumsi dasar bahwa kebijakan sosial, misalnya program KIP, KIS, dan KKH, menghambat pertumbuhan ekonomi.

Padahal demokrasi bukanlah soal “harga” (biaya), tetapi secara substantif lebih merupakan sebuah “kebebasan”. Karenanya kebebasan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipaksakan dalam sebuah timbangan yang sama.

Sebenarnya mempertanyakan pembiayaan negara kesejahteraan pertama-tama mengacu kepada kritik populer terkait redistribusi.

Secara umum, redistribusi berarti mereka yang memiliki banyak memberi sebagian, dan mereka yang memiliki sedikit memperoleh sebagian. Cara-cara atau kebijakan seperti ini kadang-kadang dilihat sebagai “pembajakan” hak milik pribadi.

Namun kebijakan tersebut tidaklah berarti negara mengabaikan hak milik warganegara, tetapi persoalan hak-hak kepemilikan tidaklah berarti tanpa sebuah negara hukum demokratis.

Karenanya negara secara leluasa, di bawah payung hukum tertentu, mengintervensi warganya dalam hal pemerataan. Intervensi negara melalui pajak dan penerimaan dari pasar demi pemerataan adalah cara terbaik untuk memastikan kebebasan, keamanan dan kepemilikan semua warganegara.

Oleh karena itu, kebijakan sosial dan redistribusi bukanlah penyitaan hak-hak, melainkan mesti diakui bahwa dalam menikmati kebebasan, ada sebagian warganegara yang belum mampu memperolehnya.

Seperti terjadi di negara-negara kesejahteraan Eropa, Indonesia pun secara progresif mengembangkan konsep tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pemerataan harga BBM di Papua dengan harga di Jawa (Kompas, 14 November 2016). Hal itu dimaksudkan agar setiap warganegara dapat memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat.

Survei yang dilakukan Kompas (2015), misalnya, mengungkapkan tanggapan positif masyarakat terhadap kebijakan jaminan sosial negara. Apa yang disebut sebagai “Kartu Sakti” Jokowi, yaitu KIP, KIS, dan KKH, ternyata mampu menyokong kehidupan masyarakat kecil dan yang tidak mampu.

Meski demikian program-program populis dalam sebuah negara kesejahteraan terkesan “memanjakan” warganegara. Warganegara seolah tidak memiliki kemandirian hidup.

Karena itu perlu memberdayakan rakyat agar mereka tidak “pasif”. Sebab sebuah kesejahteraan yang efektif mesti menyertakan para penerima di dalam kewajiban-kewajiban umum warganegara.

Tetapi karena hak warganegara mesti didahulukan sebelum kewajiban-kewajiban, maka agaknya tetaplah tidak ada perubahan berarti karena negara bertanggung jawab terhadap hak-hak warganya.

Menyikapi keambiguan ini, maka pentinglah mendemokratisasikan negara kesejahteraan. Caranya adalah negara memberi agen-agen kesejahteraan setempat (rakyat pedesaan) lebih banyak kekuasaan dan membuat mereka bertanggung jawab kepada negara.

Selanjutnya negara melengkapi hak-hak atas kesejahteraan dengan hak-hak partisipasi demokratis dalam pengelolaan program-program kesejahteraan. Program Dana Desa yang digalakkan Jokowi merujuk kepada upaya demokratisasi kesejahteraan dengan melibatkan perangkat negara paling bawah, yaitu desa.

Hal terpenting dari program tersebut adalah bagaimana menggenjot aparat desa untuk benar-benar melayani warganya, sambil membuka saluran-saluran politik warga dalam upaya demokratisasi kesejahteraan tersebut.

Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan baik dan proses demokratisasi akar rumput pun mengalami progresivitas.*