Politik Perempuan di Tengah Ketertindasan Konstitusional

Problematika keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia mencakup tiga hal, yaitu: kurangnya minat perempuan terhadap politik; dominasi persepsi maskulinitas secara struktural kekuasaan, dan domestikasi peran sosial perempuan.

Ilustrasi basis konstitusional hak politik perempuan Indonesia. Kredit: psi.id

Berpolitik layaknya sebuah “seni”. Bila memang politik didefenisikan sebagai sebuah space untuk meraih kekuasaan, atau dengan kata lain, politik identik dengan kekuasaan, maka menjadi lumrah jika terminologi “seni” disematkan pada politik. Sebagai sebuah “seni” politik bertujuan untuk mencari dan mengkombinasi berbagai kemungkinan (potensi) untuk mengarahkan masyarakat kepada sebuah cita-cita dasar dari masyarakat itu sendiri (Budi Kelden, 2003).

Karena itu, segala cara dilakukan atau dikerahkan agar representasi politik selalu menarik. Itu tidak hanya pada batasan substansial politik, tapi juga menyentuh sepak terjang aktor politik. Ketepersonaan pemilih untuk menentukan pilihan dalam Pemilu/Pilkada, misalnya, ditentukan pula oleh sejauh mana daya tarik aktor-aktor politik “bermain”. Ini fakta, dan bukan rekayasa.

Benar apa yang dikatakan Hobbes, bahwa manusia-manusia dapat melakukan apa saja atas manusia lain demi memenuhi hasrat dan kepentingan primordialnya, dan ini mungkin menjadi hal yang sangat representatif dari aspirasi publik terhadap para aktor politik. Bilamana dipandang dari perspektif pengertian politik sebagai seni, maka dapatlah diaminkan kalau itu merupakan bagian dari sebuah “seni” berpolitik.

Tidak terbatas dari suatu ranah kehidupan sosial, politik mampu menjiwai segala aspek dan mempunyai batasan-batasan khusus, seperti yang diajukan oleh Lasswel (1972). Barangkali sangat representatif, bahwa politik adalah urusan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when dan how).

Apa yang dikatakan Lasswel sedikit jelas dan relevan bahwa politik merupakan “urusan” seseorang (pemimpin) untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, kapan ia memperoleh keinginannya dan bagaimana ia mengkalkulasikan keuntungan.

Cara kerja pragmatisme, utilitarianisme, dan produktivisme, adalah bentuk-bentuk maskulinitas realitas politik. Itu terjadi sejak dahulu kala, bahwa politik dibalut secara kental oleh unsur maskulinitas. Mengapa demikian? Karena karakter maskulinitas cenderung berpikir dan bertindak inovatif, kreatif, produktif, dan “menguasai”. Itulah mengapa politik itu identik dengan “kekuasaan”.

Sementara itu, karakter feminitas tidak pernah berkiblat. Itulah perbedaan sekaligus stereotipe klasik yang terus dibawa hingga kini: ada pembedaan tegas antara laki-laki dan perempuan. Bila perempuan tidak terlalu berpikir tentang apa, kapan, dan bagaimana menginvestasi politik, laki-laki justru lebih elegan mengolah sirkus politik lewat sebuah “drama” yang menakjubkan. Kelihatan mulia, luhur, dan halal, tapi nyatanya mereka “bermain cantik” di air keruh. Lantas, bagaimana nasib aspirasi (emansipasi) politik perempuan di Indonesia.

Terhitung sejak Pemilu 2004, 2009 dan 2014, dan kini 2019, ketika demokrasi politik sedikit berubah haluan dengan label “Reformasi“, keterlibatan figur perempuan menjadi sebuah kemendesakan (emergency). Pengaturan konstitusional hak politik perempuan mulai dipertimbangkan.

Dalam pasal 7 Undang–Undang No. 31 Tahun 2002, menegaskan betapa pentingnya hak rekrutmen dalam hal pengisian jabatan politik yang memperlihatkan kesetaraan gender. Memang istilah gender akhir-akhir ini diperdebatkan karena sangat tendensius; ia lebih mengarah kepada terminologi seksualitas ketimbang sosiologis.

Berdasarkan undang-undang tersebut sebenarnya setiap orang, tidak seperti praktik politik di polis Athena kuno, diberi kebebasan yang luas untuk memilih dan dipilih. Dengan kata lain, setiap warganegara punya hak untuk direkrut menjadi pejabat politik apapun bentuknya.

Itulah esensi demokrasi menurut David Beetham (1997): demokrasi menyangkut persamaan hak politik warganegara. Karena politik adalah sebuah pilihan, artinya tidak bersifat imperatif, maka seseorang yang terjun ke dunia politik otomatis sudah mafhum dengan urusan politik itu sendiri dan sudah siap mengambil segala resiko terhadap pilihannya.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pun menggarisbawahi satu poin penting mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Secara eksplisit disebutkan bahwa kouta keterwakilan perempuan adalah 30 persen, atau dengan kata lain, dalam sebuah parpol terdapat satu orang calon perempuan dari tiga calon laki-laki.

Hal itu kemudian berlanjut para soal kelayakan sebuah parpol untuk mengikuti Pemilu, di mana parpol-parpol wajib memiliki keterwakilan 30 persen perempuan.

Ironisnya, yang terjadi sejauh ini adalah politisi perempuan yang duduk di legislatif belum mencapai target kuota tersebut.

Fakta ini menafikan satu pertanyaan substansial: mengapa calon perempuan begitu sulit menembus tiket untuk duduk di kursi legislatif maupun jabatan politik tertentu? Apakah perempuan adalah orang-orang lemah, tak berkuasa, dan mesti kehilangan hak-hak dasarnya di tengah gencarnya perjuangan gender dan penyetaraan akses sosial? Bukankah produk undang-undang ini secara implisit telah mengkerdilkan ruang partisipasi perempuan dan mendiskreditkan peran perempuan sendiri?

Bahwa perempuan dalam hal apapun tidak pernah bisa menyamakan diri dengan laki-laki adala martabat kodrati. Namun demikian, perempuan tetap diberi kesempatan untuk berdiri di bilik bebas dan tidak terpenjara oleh kodrat domestifikasinya sendiri.

Data yang diperoleh dari KPU (Sindonews.com) menyebutkan bahwa total DPT Pemilu 2014 adalah 186.612.255 pemilih, yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki, dan 93.172.645 pemilih perempuan. Lalu Pemilu 2019 tahun ini bertambah dengan jumlah pemilih 192.828.520 orang, dengan rincian 96.271.476 laki-laki dan 96.557.044 perempuan.

Sepintas data ini memperlihatkan dengan jernih bahwa pemilih perempuan dan laki-laki hampir seimbang, atau malah perempuan unggul sebesar 26.714.432 orang. Artinya, secara hak politik, perempuan memiliki porsi keterlibatan yang lebih dari laki-laki.

Namun jika menyelisik fakta diskriminasi hak politik kita saat ini, penulis menyimpulkan bahwa perempuan Indonesia telah diracuni oleh jiwa maskulinitas politik. Mengapa? Karena bisa saja kaum perempuan menyatukan suara untuk memilih calon-calon perempuan, jika mereka telah sadar dan memahami prinsip egaliter sebagaimana diperjuangkan selama ini.

Dengan demikian, pada Pemilu Legislatif 2019 kali ini, kuota keterwakilan perempuan mencapai target, atau lebih. Atau setidak-tidaknya menghasilkan politisi perempuan yang ‘benar-benar’ perempuan, dan bukan berjiwa maskulin.

Pandangan umum tentang lemahnya perempuan dalam dunia politik sebenarnya hal yang absurd, karena politik pada dasarnya merupakan pilihan hidup seseorang. Siapapun tidak memaksa atau mengintervensi pilihan seseorang. Entah sampai kapan keterlibatan perempuan dalam politik memenuhi kuota konstitusional, pemerintah sekalipun tidak bisa bersikap koersif terhadap warganya.

Karena itu, hemat penulis, problematika keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia mencakup tiga hal, yaitu: 1) kurangnya minat perempuan terhadap politik, 2) dominasi persepsi maskulinitas secara struktural kekuasaan, dan 3) domestikasi peran sosial perempuan.

Pertama, boleh jujur diakui bahwa pilihan perempuan terhadap politik sangatlah rendah/minim. Jika ditanya, apa cita-cita kalian para perempuan? Jawabannya pasti ingin jadi dokter, guru, perawat, pramugari, dst. Berbeda dengan laki-laki yang bila ditanya pasti menjawab akan menjadi politisi, bupati, tentara, polisi, arsitek, dst. Inilah wilayah problematika paling mendasar.

Kedua, tidak jarang struktur kekuasaan selalu identik dengan “kekerasan” yang menimbulkan rendahnya minat perempuan untuk “terjun” ke dalamnya. Dan ketiga, apapun pekerjaan perempuan pasti mereka tidak lupa akan tugas utamanya, yaitu menjadi “ibu” dalam keluarga. Dengan itu, ketika menjabat atau terlibat dalam aktivitas politik, ada kemungkinan besar untuk sekedar mengurus “rumah tangga” politik.

Perempuan tak selamanya dilabelkan sebagai kaum yang tidak dapat bergulat dalam bidang politik. Lantas, yang menjadi upaya dasar dari kita adalah perempuan “harus” mampu berada pada bidang pilitik itu sendiri, karena partisipasi politik adalah sikap yang mencakup segala hal yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan.

Semakin banyak perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, semakin baik dan adil kebijakan tersebut. Mengapa? Karena ada perimbangan antara kekuatan maskulinitas dan feminitas kebijakan politik. Contohnya, minimnya perempuan dalam pembuatan kebijakan politik, menyebabkan produk kebijakan yang bias gender dan timpang.

Atau dalam kasus pelecehan seksual karyawan BPJS yang mengemuka beberapa waktu lalu. Di hadapan produk kekuasaan, perempuan tidak punya daya tawat politik, sehingga persoalan-persoalan perempuan meski terus diperjuangkan di satu sisi, tapi tetap tumpul di area yang lain.

Karena itu, mendesak dan penting, bahwa perempuan mesti terlibat penuh di dalam desain pembuatan kebijakan politik, sehingga ada porsi keberimbangan perspektif, psikologis dan rasionalitas kebijakan politik.*