Jalan Terjal Populisme Jokowi

Dengan segala fenomena dan kondisi demokrasi politik Indonesia saat ini, agaknya populisme Jokowi mesti bergerak lebih dari sekedar blusukan.

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat publik menjelang Pilpres 2019. Foto: Dok. Istimewa.

Dengan segala fenomena dan kondisi demokrasi politik Indonesia saat ini, agaknya populisme Jokowi mesti bergerak lebih dari sekedar blusukan.

Patut diterima fakta bahwa kemunculan Jokowi persis ketika sistem politik dan ekonomi bangsa kita sedang dalam keadaan “terancam”. Menguatnya pakta oligarkis, mandulnya sistem perwakilan, karakter elitisme pejabat publik, birokratisme, dan bangkitnya politik massa (mobokrasi) turut merongrong upaya demokratisasi pasca angin segar Reformasi (1998). Di tengah kondisi demikian, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik formal menjadi niscaya. Namun, alih-alih membawa “obor promotheus” ke bumi Nusantara, Jokowi kini terbentur oleh real-poilitik primordial yang masif.

Sejak terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2014, memang ada banyak perubahan terjadi: pembangunan infrastruktur besar-besaran di kota dan pedesaan, perbaikan ekonomi rakyat, reorganisasi fiskal, dan sedikit keberhasilan dalam program redistribusi kemakmuran. Jokowi juga secara perlahan berupaya merestrukturisasi dominasi oligarkis di tubuh pemerintahan. Sistem birokrasi yang elitis berubah menjadi lebih populis. Filosofi seorang rocker yang bekerja cepat-tepat dan logika pasar pun diterapkan.

Namun pertama-tama, “fenomena populisme yang tercermin pada sosok Jokowi, janganlah terlalu cepat dikatakan sebagai sejenis perubahan,” demikian tulis Max Lane (dalam AE Priyono dan Usman Hamid (eds.): 2015, 823-845). Menurutnya, apa yang terjadi dengan gaya politik Jokowi hanya menunjukkan bahwa ada hubungan ke arah proses perubahan tersebut. Proses perubahan tersebut adalah bahwa Jokowi sebagai pengusaha lokal di Solo bisa meraih kursi kepresidenan, meski ia bukanlah politisi atau kader partai. Ini menunjukkan gejala baru demokratisasi di Indonesia, bahwa seorang pengusaha atau politisi lokal dapat meraih kesempatan menduduki jabatan tertinggi di negeri ini.

Lane melihat ada tiga poin kunci kesuksesan Jokowi. Pertama, Jokowi berhasil membaca kebencian masyarakat luas terhadap gaya elitisme, yang merupakan kecenderungan umum para politisi dan pejabat publik, sehingga ia memilih blusukan. Kedua, selama menjabat sebagai pejabat publik, Jokowi tidak tersangkut masalah korupsi. Dan ketiga, Jokowi secara konsisten menerapkan kebijakan redistribusi kesejahteraan (social safety net), antara lain lewat Kartu Sakti: KIP, KIS dan KKS. Kebijakan ini menjadi senjata andalannya dalam kampanye politiknya hingga meraih kekuasaan sebagai Presiden.

Setelah menahkodai bangsa Indonesia selama kurang lebih empat tahun, Jokowi kini dihadapkan pada situasi “krusial”, yang mana harus memilih calon Wakil Presiden (wapres) yang “cocok” menurut kacamata seluruh komponen masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena bila salah memilih calon wakil presiden yang tepat, itu akan berpotensi rentan terhadap posisi dan elektabilitasnya akibat guncangan politik oposisi. Maka tidak terlalu berlebihan bila partai koalisi memandatkan sepenuhnya keterpilihan wapres kepadanya. Hal itu agak bertolak belakang dengan koalisi partai oposisi, di mana masing-masing partai pengusung menyiapkan kadernya untuk dipilih oleh Prabowo.

Pada Kamis (9/8), secara mengejutkan Jokowi telah menjatuhkan pilihan secara purna cawapresnya pada sosok senior ulama, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin. Sementara Prabowo pun di luar ekspektasi partai koalisi malah memilih Sandiago Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini. Penetapan cawapres kedua kubu itu persis sehari sebelum penutupan bursa pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2019.

Menyimak fenomena politik aktual saat ini, agaknya gaya politik populisme Jokowi sebagaimana dijalankan pada Pilpres 2014 lalu tidak lagi relevan. Gaya politik blusukan dengan merendam diri di lumpur, atau menyapa rakyat di pasar, tidak lagi dibutuhkan. Memang karakter kepemimpinan demikian yang diharapkan rakyat, karena sesuai dengan makna pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Tapi de facto, justru tipe pemimpin seperti itu yang dikritik oposisi dengan alasan yang sangat kerdil: ‘Indonesia butuh pemimpin tegas’.

Inilah fakta bahwa budaya dan moralitas politik kita bergerak pada rel yang sangat kontraproduktif. Bahwa saat ini bangsa kita sedang tidak membutuhkan pemimpin yang bersih, tapi pemimpin yang mampu mengartikulasi kepentingan ekonomi-politik segelintir orang; pemimpin yang justru muncul dari rahim oligarki dan korup.

Karena itu, pasca penetapan capres-cawapres Pilpres 2019, Jokowi diharapkan mampu mengkonsolidasi kekuatan politik, bukan hanya dengan blusukan, tapi juga dengan menjalin komunikasi politik yang cerdas di antara sesama elit politik. Apa yang telah dilakukannya pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 pasca Demo 212, menunjukkan kepiawaiannya menyusun kekuatan politik. Dengan menyambangi para elit partai, pemimpin agama dan organisasi massa, Jokowi perlahan-lahan merancang basis politiknya agar tetap kuat dan menjadi figur sentral dalam percaturan politik nasional.

Hal itu nyata, bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun tokoh nasional yang mampu mengikis kepopulerannya. Bahkan, pada perhelatan demokrasi (Pilpres) dua kali beruntun, Jokowi menjelma sebagai salah satu tokoh yang sulit digoyang, kecuali lewat praktik-praktik subversif yang kerdil dari lawan-lawannya.

Penunjukkan cawapres terhadap tokoh agama, Ma’ruf Amin, janganlah cepat-cepat dilihat sekedar untuk kepentingan pragmatis, tapi bisa dilihat sebagai kemajuan etis politik kebangsaan, bahwa politik ulama pun punya tempat yang relevan di republik ini demi konsolidasi politik. Sebab, konsolidasi politik inilah yang menjadi pekerjaan sulit sebuah negara yang merdeka akibat pertumpahan darah seperti Indonesia (bdk. Huntington: 1995, 347-354).

Kini sudah semestinya populisme Jokowi bergerak pada rel yang tidak biasa. Di satu sisi, ia mesti tetap menjaring kekuatan dengan masyarakat akar rumput (blusukan), tapi di sisi lain, ia juga mesti mengakomodasi “terjangan” politik horizontal demi tercapainya agenda pembangunan Revolusi Mental dan Nawacita.

Sebab untuk melembagakan agenda populis ia memerlukan konsolidasi politik tingkat tinggi, apalagi ketika representasi (DPR) melemah dan kehilangan kredibilitas. Lebih dari itu, transformasi program populis ke agenda publik mengandaikan keberfungsian semua elemen dan institusi demokrasi.*