Arah baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi

Temuan survei yang dilakukan atas kerja sama Universitas Gajah Mada dan University of Oslo menyatakan bahwa demokrasi Indonesia mulai mengarah pada munculnya populisme meskipun ia tidak bersifat ideologis.

Ilustrasi kebebasan berdemokrasi. Kredit: Uniqpos.com

Temuan survei yang dilakukan atas kerja sama Universitas Gajah Mada dan University of Oslo (2014) menyatakan bahwa demokrasi Indonesia mulai mengarah pada munculnya populisme meskipun ia tidak bersifat ideologis (Bdk. Pratikno and Lay, 2013).

Hasil penelitian tersebut beriringan dengan munculnya Jokowi ke pentas politik nasional, serentak terpilihnya Jokowi menjadi Presiden di tahun 2014. Demokrasi yang semula dipenuhi oleh aktor dominan (elitisme) bergeser kepada tampilnya aktor-aktor politik alternatif, atau biasa disebut sebagai “politik luar”. Dengan itu relasi kekuasaan pun berubah. Dari yang semula semata menjadi milik kaum elite, kini menjadi milik masyarakat warga (civil society).

Fenomena politik populisme memang merupakan sesuatu yang relatif baru dalam ranah analisis dan praktik politik kontemporer. Ada pelbagai perspektif teori untuk memahami populisme, baik dari teori politik, sosial, dan maupun teori kelas. Jadi patut diakui bahwa pemahaman kita akan populisme akan sangat luas dan lebar.

Namun salah satu pandangan teoretis paling komprehensif dikemukakan oleh teoretisi asal Argentina, Ernesto Laclau. Laclau (1997) memahami populisme sebagai gerakan politik multi-kelas dan supra-kelas yang hadir dalam momen politik rapuhnya hegemonik kekuatan politik dominan yang memberi munculnya struktur kesempatan politik baru bagi tampilnya gerakan politik akar rumput yang dipimpin oleh pemimpin kharismatik untuk mengartikulasikan wacana anti-kemapanan.

Menurutnya, populisme sendiri dipahami dalam dua konteks yang berbeda, yaitu: 1) secara struktural terkait dengan kondisi momen-momen krisis struktural ekonomi dan krisis institusi politik, dan 2) populisme sebagai sebuah diskursus yang menghubungkan setiap elemen dari gerakan sosial dan politik yang terlibat di dalamnya.

Sebagai sebuah diskursus terbuka, ekspresi gerakan politik populisme bisa termanifestasi dalam ekspresi politik sayap Kanan, Tengah maupun Kiri, tergantung dari perimbangan kekuatan sosial dalam arena politik di suatu negara dalam kondisi spesifik yang memunculkannya. Jadi secara sederhana, populisme gerakan politik akar rumput untuk melawan dominasi kekuasaan elit politik yang korup, neoliberalisme, dan kapitalisme.

Dalam konteks politik Indonesia, sejak awal kemerdekaan, mendiang Soekarno, melalui ideologi politik marhaenisme, secara implisit telah mewacanakan gaya politik tersebut. Untuk tidak dikatakan sebagai pemimpin populis, Soekarno cenderung melakukan pendekatan kebijakan pro-rakyat kecil dan budaya gotong-royong.

Namun bentuk dan karakter pemimpin populis paling mutakhir terpampang pada figur Jokowi, Fadel Muhammad, Ahok, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini serta masih banyak lagi. Lantas, mungkinkah populisme telah mengubah arah perpolitikan Indonesia, yang setelah satu setengah dekade, “angin” Reformasi masih tetap dibalut pakta oligarkis dan “antek-antek” Soeharto.

Secara gamblang kenyataan menunjukkan signifikansi perubahan paradigma tersebut justru ketika pemimpin-pemimpin populis tingkat lokal mampu mendesain wacana atau isu kesejahteraan menjadi kebijakan publik yang makin terasa manfaat dan menujukkan kemajuan. Eric Hiariej (2016) mengamini perubahan tersebut. Bahwa telah terjadi pergeseran paradigma demokrasi, yaitu dari bureaucratic polity kepada bureaucratic populist yang menekankan pentingnya dukungan publik dalam sebuah kebijakan.

Deretan pemimpin populis di atas ternyata mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerahnya. Lihat saja Jokowi ketika memimpin kota Solo dan DKI Jakarta, berikut Ahok di Belitung Timur dan DKI Jakarta, Fadel di provinsi Gorontalo, Ridwan Kamil di kota Bandung, dan Tri Rismaharini di kota Surabaya, serta beberapa pemimpin lokal lain yang telah berhasil mem-politisasi kebijakan populis di daerahnya.

Mengikuti paradigma Hiariej, benar bahwa mereka telah berhasil menciptakan budaya birokrasi yang populis, yaitu birokrasi yang benar-benar melayani dan berpihak pada rakyat.

Chris Rohmann (1999) memberikan berbagai label atas demokrasi. Salah satu dari lima kategori tersebut adalah demokrasi populis. Menurutnya, demokrasi populis menekankan pada pemerintahan yang mandiri oleh orang-orang bebas dan sederajat, melihat pemerintah sebagai ekspresi dari “kehendak rakyat”, dan dengan demikian berusaha untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.

Hal-hal tersebut dapat dilakukan, baik secara elektoral maupun dengan cara-cara non-elektoral, karena mereka mengakui bahwa hasil pemilihan (Pemilu) tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat.

Hal ini senada dengan pandangan Habermas, bahwa demokrasi tidak ditentukan oleh Pemilu, tetapi masa di antara kedua Pemilu.

Di lain pihak, Robert A. Dahl (1956) mengemukakan bahwa demokrasi populis adalah bentuk protes terhadap semua keterkekangan liberalisme, sekaligus memberikan perlawanan keras terhadap tirani mayoritas yang mengabaikan atau menolak ha-hak minoritas.

Pengertian ini sebenarnya mirip dengan apa yang didefenisikan Habermas tentang demokrasi deliberatif-nya. Bahwa ideal demokrasi terjadi ketika masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam sebuah wahana diskursus untuk menentukan nasib dan kehendaknya.

Dengan kata lain, demokrasi populis lebih condong ke arah demokrasi langsung, di mana rakyat, tanpa melalui lembaga representasi formal, membuat keputusan sendiri tentang permasalahan publik yang dihadapinya.

Di dalam diskursus tersebut terhubunglah kepentingan orang-orang yang bebas dan sederajat, tanpa memarginalisasikan individu lain, sehingga keputusan dan kebijakan yang dihasilkan sungguh-sungguh mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama.

Kebebasan dan kesederajatan diperoleh atau dilegitimasi melalui pengakuan pihak lain yang menghargai faktum keberagaman pendapat, kepentingan, akses, dan kapasitas pengetahuan. Tanpa pengakuan, diskursus dalam forum bersama tersebut tidak mungkin mencapai konsensus.

Dengan demikian, ada keterkaitan substantif antara demokrasi populis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi langsung. Ketiganya sama-sama mengutamakan partisipasi dan pengaruh rakyat dalam penentuan arah kebijakan publik. Di dalamnya ada “pertarungan” wacana yang melibatkan rakyat secara langsung untuk mengelola sumber-sumber daya dan melakukan kontrol atas kesejahteraan.

Namun yang khas dari demokrasi populis adalah bahwa ia tidak hanya menyadarkan aktor politik untuk bertindak “atas nama” rakyat, melainkan juga membuka peluang dan akses untuk mendeliberasi kebijakan publik. Sejauh negara dan pemerintah bisa menciptakan sistem dan lembaga yang populis, sejauh itu pula proses demokratisasi tercipta.

Fakta bahwa menguat dan suksesnya politik populisme di beberapa daerah/kota menunjukkan demokrasi pada hakekatnya bersifat populis. Untuk tidak dikatakan sebagai perubahan, bukti empiris tata pemerintahan birokrasi berciri populis di beberapa daerah justru memperkuat asumsi publik, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia pasca-Reformasi mengarah kepada demokrasi populis.

Mau tidak mau, suka tidak suka, fakta bahwa strategi populisme justru mampu mengubah budaya politik yang kotor warisan Orde Baru, mesti dirayakan dan diterima secara proporsional ke dalam sistem politik baru Indonesia yang lebih terbuka dan bebas.