Human Trafficking, antara Problem Kemiskinan, Budaya dan Moral

Ilustrasi kejahatan human trafficking Realitas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau biasa disebut  human trafficking  bagi kita m...

Ilustrasi kejahatan human trafficking

Realitas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau biasa disebut human trafficking bagi kita merupakan persoalan kronis yang tidak dapat dihindari. Tindak lejahatan manusia tersebut begitu akrab di telinga publik. Media-media lokal bahkan gencar memberitakan kasus-kasus seputar TPPO yang terjadi di daerah-daerah. Namun, hampir selalu pengusutan sindikit kejahatan oleh aparat tidak tuntas. Ini mengamini asumsi bahwa kejahatan ini punya kekuatan siluman di lintas jaring global.

Secara global, TPPO didefiniskan “tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan manusia, dengan menggunakan ancaman, paksaan, penculikan, tipu muslihat, pembohongan, penyalahgunaan kuasa atau posisi atas pihak-pihak yang rentan atau dengan memberikan pembayaran uang atau keuntungan lain untuk memperoleh persetujuan dari seorang pribadi yang mempunyai kuasa kontrol terhadap pribadi yang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang mirip dengan perbudakan, atau untuk pengambilan organ-organ tubuh” (Protokol PBB, 2000: ps 3).

Perekrutan paling mudah dilakukan tatkala terjadi krisis ekonomi, kelaparan, bencana alam, dan daerah yang sedang dilanda konflik. Masyarakat miskin dan lemah, orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak yatim piatu, atau anak-anak muda yang ingin bertualang adalah korban strategis dari praktik perbudakan modern ini. 

Dengan ini jelaslah mengapa di NTT, misalnya, sangat identik dengan masalah kronis ini. Situasi ekonomi, politik, budaya dan tradisi kita secara tidak sadar justru memproduksi persoalan paling akut tersebut. Khusus kita orang NTT, dalam banyak kasus, korban paling rentan dalam kasus ini adalah kaum perempuan. Laki-laki kita jarang menjadi korban, entah karena faktor apa. 

Profesor Parsudi Suparlan (1994) mengatakan bahwa dalam suatu keluarga miskin, beban dalam pencarian nafkah sebagian maupun seluruhnya, terutama bila seorang bapak tidak mampu bekerja, akan diteruskan pada sang ibu. Namun sang ibu akan meneruskan beban itu kepada anak-anaknya. Beban anak dalam keluarga demikian bisa merupakan beban dalam hal melakukan pekerjaan reproduktif, namun di sisi lain, bisa juga berupa pekerjaan produktif yang membantu anggota keluarga lainnya dalam mencari uang.

Misalkan saja, anak perempuan, dengan keterampilan yang ada, membuka rumah jahitan, bekerja di pertokoan atau di perusahaan-perusahaan tertentu, menjadi TKW, baik yang legal, maupun diselundupkan secara ilegal.

Perempuan, yang oleh Mathildis Banda disebut sebagai sang bugenfil di tengah karang dan krisis eksistensinya merupakan manifestasi sebuah spiral krisis multidimensional dalam kehidupan ini (bdk. Lilijawa, 2010). Krisis ekonomi dalam keluarga merupakan belenggu yang menjerat ketertekanan kaum perempuan dalam segala aspek mayor kehidupan. 

Pendapatan ekonomi keluarga yang rendah dan pas-pasan, ditimbun lagi oleh aneka polemik internal keluarga yang berkepanjangan menjadi alasan paling logis mengapa anak-anak perempuan keluar dari rumah orangtua dan menjajakkan dirinya dengan melakukan pekerjaan non-halal dan tidak bermoral. 

Pada titik demikian, nilai hidup mereka telah dikonversi ke dalam angka-angka rupiahan, atau menjadi ‘santapan empuk’ kaum lelaki haus tubuh. Tubuh mereka bernilai ekonomis, walaupun yang terjadi adalah konversi nominal itu tidak sebanding dengan derajat keperempuanan mereka. Geliat ini semakin menjadi-jadi ketika harga diri mereka ‘dijual’ demi menyambung nafas kehidupan. Dalam banyak kisah, orangtua bahkan rela ‘menjual’ anak perempuannya demi mendapatkan secarik uang.

Perdagangan anak-anak perempuan yang kian menggetarkan sebenarnya juga lahir dari dominasi struktural patriarkat sosial masyarakat kita. Media dan ‘tirani’ kapitalisme, dalam pengertian ini, merupakan produk intelektual budaya patriarkat yang menindas perempuan ke titik nol eksistensinya. 

Hal ini didukung oleh produk hukum yang menindas ekses perempuan secara konstitusional. Selain itu, di banyak masyarakat kita yang sangat kental oleh dominasi budaya patrilineal, anggapan bahwa perempuan mesti disingkirkan, atau disubordinasi dari lingkungan sosial adalah sesuatu yang wajar.

Penindasan budaya patriarkat secara intrinsik mengafirmasikan satu relasi kekuasaan antara perempuan dan lelaki. Secara seksual pekerjaan dan karya-karya sosial maupun privat dibagi secara ketat. Ideologi “wilayah terpisah namun saling melengkapi”, yang disahkan Tuhan dan alam (bdk. Kej 2:22-24), menuntut kaum perempuan untuk membatasi sepak terjang mereka dalam akses kepada lingkungan sosial. Bahwa perempuan hanya bisa untuk memasak, mengasuh anak, melayani lelaki, dan biasanya melakukan pekerjaan di dalam rumah.

Sebaliknya, lelaki dengan kedigdayaan maskulinitasnya, melakukan pekerjaan kasar, mencari uang, bekerja di luar rumah, dan sebagainya. Pada kenyataannya, kerentanan kasus yang menimpa perempuan sebenarnya merupakan produk dari wilayah kekuasaan lelaki. Bahkan tidak jarang terjadi, penegakan hukum dibungkus oleh ‘darah’ maskulinitas para aparat penegak hukum.

Dalam masyarakat demokratis pun, yang menekankan prinsip kebebasan, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia (HAM), menyembunyikan mekanisme diskriminatif terhadap kelompok minoritas terutama kaum perempuan menjadi sesuatu yang niscaya. Fenomena diskriminasi itu sering sulit dikenal karena sudah terkondisi secara struktural-konstitutif. Dalam kemasan budaya mayoritas-patriarkat, peminggiran terhadap kaum perempuan menjadi sesuatu yang normal.

Dimanapun kasus itu terjadi, di mama sistem birokrasi yang “korup”, penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan pun sangat mengalami kemandekan. Apalagi sekarang ini jaringan mafia dalam lingkaran para elit dan penegak hukum makin menggeliat. Politik konspirasi yang dilakukan para elit, jika berhadapan dengan hukum, satu-satunya jaminannya adalah uang. 

Aparat penegak hukum yang juga tidak bersih pun seolah menambah peliknya penyelesaian praktik kejahatan moral tersebut. Ketidakberpihakan penegakan hukum terhadap kasus human trafficking merupakan sebuah penistaan atau penodaan dan pelanggaran berat terhadap keluhuran martabat manusia atau pemangkasan hak-hak asasi manusia (HAM). Pemotongan hak-hak asasinya secara hukum mengafirmasikan gejala pembunuhan karakter martabat manusia secara konstitusional-struktural.

Realitas human trafficking di Nusa Tenggara Timur. 

Kesadaran dan penghargaan akan martabat manusia mesti sejalan dengan kesadaran moral manusia yang makin berkembang. Bahwa setiap barang memiliki harga (prize), tapi manusia adalah makhluk material dan rohani yang serentak memiliki martabat. 

Martabat manusia unik dan tidak tergantikan. Karena hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang memiliki landasan moral, maka pengakuan atasnya merupakan suatu kewajiban moral. Tuntutan moral tersebut mesti dilakukan insan manusia terhadap manusia lain (bdk. Ceunfin, 2004). Dengan itu, manusia dapat menjadi Tuhan bagi sesamanya (homo homini Deus)