Presiden Prabowo menyatakan bahwa lumpur sisa banjir di Sumatera, khususnya Aceh, diminati pihak swasta untuk dibeli dan dimanfaatkan.
 |
| Lumpur banjir Sumatera. |
Pernahkah Anda membayangkan sebelumnya bahwa lumpur bisa jadi cuan?
Rasa-rasanya belum pernah.
Yang ada hanya bahwa lumpur hasil bencana dibuang atau dikeruk sedemikian rupa agar kondisi pemukiman atau kawasan bencana kembali normal.
Baru di masa pemerintahan Prabowo Subianto, lumpur jadi cuan.
Dalam rapat terbatas dengan pemerintah daerah pada 1 Januari 2026 di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo menyatakan bahwa lumpur sisa banjir di Sumatera, khususnya Aceh, diminati pihak swasta untuk dibeli dan dimanfaatkan.
Harapannya, hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak melalui program normalisasi sungai, pengelolaan lahan sawah, dan pekerjaan pemulihan infrastruktur.
Pihak pemerintah daerah didorong untuk menilai peluang ini secara transparan, memastikan penggunaan lumpur memberikan manfaat nyata bagi pemulihan lingkungan dan ekonomi lokal.
Pemerintah pusat pun siap fasilitasi, tapi daerah pegang kendali utama atas pengelolaannya.
Setidaknya, ernyataan Prabowo ini sama sekali baru dalam sistem manajemen bencana nasional. Memang sedikit sarkas, tapi juga realistis. Bahwa ada nilai ekonomi dalam lumpur yang terbawa banjir.
Secara teknis, benar bahwa lumpur bisa diolah menjadi material bangunan atau pupuk, sehingga menciptakan lapangan kerja lokal. Hasil penjualan langsung dialokasikan untuk normalisasi sungai, perbaikan sawah, dan infrastruktur.
Pendapat ahli lingkungan menyebut lumpur banjir kaya mineral, berpotensi jadi semen atau ceramis jika diolah tepat.
Namun, diperlukan pengujian kontaminasi logam berat untuk hindari pencemaran tanah baru.
Mereka sarankan regulasi ketat: sertifikasi keamanan sebelum dijual, plus monitoring pasca-pemanfaatan agar tak ganggu ekosistem sungai.
Secara ekonomi, potensi nilai lumpur triliunan rupiah bisa bangkitkan UMKM pengolah, tingkatkan PDRB Aceh hingga 5-10% dalam 2 tahun.
Kedengarannya memang latah. Namun bagi Prabowo, segala sesuatu bisa jadi cuan. Dan ia sendiri sedang mengalokasikan dana Rp60 triliun untuk pemulihan kawasan bencana Sumatera.
Jika ditambah dengan nilai lumpur yang tersebar di tiga provinsi, tentu saja mempercepat pemulihan.
Namun demikian, sampai berapa lama proses pengolahan lumpur tersebut? Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah percepatan pemulihan kawasan bencana.
Jauh dari bayang-bayang ekonomi, muncul satu pertanyaan konspiratif: mengapa hanya lumpur Aceh yang dijual ke pihak swasta? Ada apa di balik lumpur-lumpur tersebut?
Kalaupun lumpur memiliki nilai ekonomis, mengapa tidak berlaku juga di daerah lain yang juga terdampak bencana? Di Sumatera Utara, atau di Sumatera Barat.
Diam-diam, pemerintah ternyata telah mendapatkan informasi berharga dari warga.
Pasca banjir, warga Aceh menemukan emas di di antara lumpur ketika membersihkan rumah. Peristiwa tersebut terjadi di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat.
Namun, bagaimana sebetulnya emas bisa ditemukan di wilayah terdampak banjir dan longsor?
Dosen dan peneliti bidang Sumber Daya Mineral, Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), sekaligus Staf Khusus Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Lucas Donny Setijadji mengungkapkan bahwa wilayah Aceh memiliki sumber daya mineral emas.
"Banyak wilayah kepulauan Indonesia termasuk Aceh yang memiliki sumberdaya mineral khususnya emas," ungkap Lucas ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu (20/12/2025).
Lucas menjelaskan bahwa fenomena tersebut disebabkan butiran emas termasuk salah satu logam yang resilien atau bertahan terhadap proses pelapukan. Sehingga batuan-batuan yang mengandung butiran emas, yang pada awalnya kadarnya rendah dalam kisaran ppm atau gram per ton, akan tetap bertahan sebagai butiran emas, sedangkan mineral lainnya umumnya telah berubah menjadi tanah.
Ketika sebagian besar tanah bergerak menjauh karena kejadian banjir, butiran emas yang masih utuh dan berat jenisnya tinggi akan tertahan relatif dekat dengan sumber batuan asalnya.
Dengan mengelola lumpur, pemerintah tahu bahwa ada potensi cuan di situ.
Mereka tak hanya mendukung proyek penggundulan hutan untuk kepentingan bisnis.
Mereka juga bermanuver untuk mendapatkan cuan dari proses pengelolaan lumpur.
Beberapa teori konspirasi lain pun sempat mengemuka dalam beberapa waktu terakhir ini sebagai keterkaitan yang mungkin tidak banyak direnungkan tentang tanah Rencong.
Mula-mula dimulai dengan tsunami Aceh tahun 2004.
Sebuah teori konspirasi menyebut bahwa peristiwa naas itu bukan semata-mata tsunami alamiah, melainkan proyek uji coba teknologi. Kesaksian warga penyintas bencana pernah mengakui mereka mendengar semacam ledakan besar dari arah laut sebelum air bah menderu.
Baru-baru ini, terekspos juga teori konspirasi lain yang menyebut bahwa Aceh memang menyimpan miliaran barel minyak dan gas serta emas di dalam isi perutnya.
Setelah Qatar dan Arab mulai kehabisan sumber minyak, hegemoni global mencoba mencari sumber baru di kawasan lain, salah satunya Aceh, daerah yang rentan teragitasi politik.
Pada 18 Februari 2025, beredar klaim yang menyebutkan bahwa cadangan gas di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Timur Tengah.
Klaim ini pertama kali muncul dari pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menyatakan bahwa kekayaan gas alam Aceh dapat melunasi utang Indonesia.
Mengutip laporan dari KBA.ONE pada 31 Desember 2023, potensi gas yang ditemukan di Wilayah Kerja Andaman Aceh diperkirakan mencapai 6,0 triliun standar kaki kubik (Tscf). Sumur Layaran-1 dibor hingga kedalaman 4.208 meter, dengan kedalaman air laut 1.207 meter.
Dengan kejadian seperti tsunami, bencana alam, dan lainnya membuat beberapa pihak yang percaya pada teori-teori konspirasi mulai berpikir kritis.
Barangkali masyarakat tidak dipaksa untuk meninggalkan tanahnya. Tapi oleh karena trauma psikologis, tekanan dan merasa terabaikan, mereka dengan lapang dada pergi dari tanahnya.
Lalu tiba-tiba kekuatan ekonomi global muncul dan mulai beroperasi di wilayah ini.
Teori-teori konspirasi seperti ini memang cukup sensitif untuk didiskusikan di ruang publik, tetapi menjadi catatan fondasi kritis untuk merenungkan lebih dalam fakta-fakta empiris.
Dengan lumpur pun jadi cuan, kita mesti bertanya: ada apa dengan lumpur Aceh sehingga diminati?
Tidak puaskah mereka dengan ratusan ribu hektar hutan yang digundul, sungai-sungai yang dikeruk dan gelondongan kayu yang jadi saksi manipulasi kebijakan?*
COMMENTS