Setiap 8 Juni dunia memperingati Hari Laut Sedunia sebagai pengingat bahwa laut bukan sekadar hamparan air biru yang indah tapi perlu dirawat.
 |
| Ilustrasi laut di Kanawa Island. |
Oleh: Aprianus Gregorian Bahtera
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang
Setiap tanggal 8 Juni, dunia memperingati Hari Laut Sedunia sebagai pengingat bahwa laut bukan sekadar hamparan air biru yang indah dipandang.
Laut adalah sumber kehidupan bagi miliaran manusia di seluruh penjuru bumi. Ia menyediakan oksigen, mengatur iklim, dan menghidupi ratusan juta nelayan tradisional. Namun ironisnya, peringatan ini datang setiap tahun justru di tengah krisis laut yang semakin dalam dan mengkhawatirkan.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 kilometer. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan yang menyimpan kekayaan hayati luar biasa.
Posisi strategis ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat maritim dunia yang paling penting. Namun, kekayaan yang melimpah itu justru belum sepenuhnya menjadi berkah nyata bagi rakyatnya, terutama nelayan kecil di pesisir.
Hari Laut Sedunia tahun ini tidak bisa dirayakan dengan sekadar seremonial dan slogan semangat di media sosial. Persoalan nyata terus menghantam lautan kita dari berbagai arah secara bersamaan.
Penangkapan ikan yang melampaui batas, polusi plastik yang mengerikan, hingga perubahan iklim yang memanaskan suhu laut adalah ancaman konkret yang tak bisa diabaikan. Kita butuh kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa kondisi laut kita sedang tidak baik-baik saja.
Lebih dari 2,5 juta nelayan Indonesia bergantung sepenuhnya pada laut untuk bertahan hidup setiap harinya. Mereka adalah ujung tombak perikanan nasional, namun juga kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tekanan.
Ketika laut rusak, nelayanlah yang paling pertama merasakan dampaknya secara langsung. Peringatan Hari Laut Sedunia sejatinya adalah momen refleksi serius, bukan sekadar perayaan tanpa substansi yang berarti.
Nelayan Kecil di Tepi Jurang
Nasib nelayan kecil Indonesia ibarat berada di tepi jurang tanpa pengaman yang memadai. Mereka melaut dengan perahu kayu tua, peralatan sederhana, dan harapan tipis di tengah ketidakpastian cuaca dan hasil tangkapan. Sementara kapal-kapal besar berteknologi canggih menyapu ikan dalam jumlah masif, nelayan tradisional pulang dengan jaring hampir kosong.
Kesenjangan antara nelayan besar dan kecil terus melebar dari tahun ke tahun tanpa ada solusi struktural yang benar-benar menyentuh akar masalah.
Biaya operasional melaut terus merangkak naik, sementara harga ikan di tingkat nelayan justru stagnan bahkan turun. Harga bahan bakar yang tidak stabil menjadi beban berat yang menghimpit setiap perjalanan melaut.
Para nelayan kerap terjebak dalam lingkaran utang kepada tengkulak yang seolah tidak pernah putus. Kondisi ini menciptakan kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa henti.
Perubahan iklim memperparah keadaan dengan mengubah pola cuaca dan migrasi ikan secara drastis. Musim tangkap yang dulunya bisa diprediksi kini menjadi semakin tidak menentu dan sulit diantisipasi.
Gelombang tinggi yang datang lebih sering memaksa nelayan untuk lebih banyak tinggal di darat tanpa penghasilan. Di sisi lain, tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai untuk menopang kehidupan mereka selama masa-masa sulit tersebut.
Akses terhadap teknologi, modal, dan pasar yang lebih baik masih menjadi kemewahan bagi nelayan kecil di pelosok nusantara. Program pemberdayaan nelayan yang diluncurkan pemerintah sering kali tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan di tingkat bawah.
Birokrasi yang panjang dan rumit membuat bantuan sulit sampai ke tangan yang tepat tepat waktu. Nelayan kecil membutuhkan kebijakan yang tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi juga nyata dan terasa manfaatnya di lapangan.
Penangkapan Berlebihan Menguras Ekosistem
Penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing adalah ancaman paling serius yang kini menggerogoti ekosistem laut Indonesia. Studi ilmiah menunjukkan bahwa beberapa zona penangkapan ikan di perairan Indonesia sudah mengalami tekanan yang jauh melampaui kapasitas pulih alaminya.
Populasi ikan yang terus menurun drastis membuat nelayan harus berlayar lebih jauh dan lebih lama hanya untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama. Ini adalah tanda peringatan keras bahwa ekosistem laut kita sedang sekarat.
Penggunaan alat tangkap yang merusak masih menjadi persoalan serius yang belum tuntas diselesaikan. Trawl atau pukat harimau yang menyapu dasar laut menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan muda tanpa ampun.
Bom ikan dan racun sianida yang masih digunakan secara ilegal meninggalkan kehancuran ekosistem dalam skala yang mencengangkan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh satu kali operasi alat tangkap ilegal bisa membutuhkan puluhan tahun untuk pulih kembali.
Terumbu karang sebagai rumah bagi sepertiga keanekaragaman hayati laut dunia kini dalam kondisi kritis yang mengkhawatirkan. Indonesia memiliki sekitar 75 persen dari total spesies ikan karang dunia, sebuah warisan alam yang tiada duanya.
Namun, pemutihan karang akibat kenaikan suhu laut dan kerusakan fisik akibat penangkapan ikan merusak mengancam warisan berharga ini. Jika ekosistem terumbu karang runtuh, maka keruntuhan stok ikan secara masif hanyalah soal waktu semata.
Perikanan yang tidak berkelanjutan pada akhirnya akan menghancurkan fondasi ekonomi kelautan itu sendiri secara permanen. Logika eksploitasi tanpa batas adalah logika bunuh diri yang terencana namun lambat terasa dampaknya.
Diperlukan pengelolaan perikanan berbasis sains yang tegas, terukur, dan bebas dari intervensi kepentingan jangka pendek. Keberlanjutan laut bukan pilihan ideologis, melainkan prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup bangsa ini di masa depan.
Indonesia Belum Tuntas Kelola Maritim
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia paradoksnya masih belum optimal mengelola potensi lautnya yang luar biasa besar. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto masih jauh di bawah potensi nyata yang dimiliki negara ini.
Tata kelola wilayah laut yang tumpang tindih antarberbagai kementerian dan lembaga masih menjadi hambatan birokrasi yang nyata. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus diwujudkan dengan kebijakan konkret, bukan retorika politik semata.
Pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal asing masih terus berlangsung dan menguras kekayaan laut kita. Meski upaya penegakan hukum telah ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini belum sepenuhnya berhenti.
Kerugian negara akibat pencurian ikan diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, sebuah angka yang mencengangkan. Sumber daya yang seharusnya menjadi milik nelayan Indonesia justri dijarah oleh pihak asing secara terang-terangan.
Polusi plastik dari daratan yang mengalir ke laut telah mencemari perairan Indonesia secara masif dan merata. Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di seluruh dunia, sebuah predikat yang sangat memalukan.
Plastik yang terurai menjadi mikroplastik masuk ke rantai makanan laut dan akhirnya sampai ke piring makan manusia. Persoalan polusi laut bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan publik yang sangat serius dan mendesak.
Konektivitas antarpulau yang masih lemah membuat distribusi hasil laut tidak efisien dan merugikan nelayan di daerah terpencil. Infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum memadai di banyak wilayah membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke konsumen.
Investasi dalam rantai dingin dan pengolahan hasil laut di tingkat daerah harus menjadi prioritas pembangunan maritim yang tidak bisa ditunda. Tanpa infrastruktur yang kuat, potensi laut Indonesia hanya akan terus menjadi angka di atas kertas tanpa manfaat nyata.
Hari Laut Sedunia seharusnya menjadi momentum untuk memutus rantai kerusakan yang telah berlangsung terlalu lama ini. Dibutuhkan keberanian politik untuk mengambil keputusan yang benar meski tidak selalu populer di kalangan pengusaha besar.
Perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan kecil harus diletakkan sebagai dua prioritas yang tidak bisa dipisahkan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berpihak pada rakyat kecil, kita bisa berbicara tentang maritim yang sesungguhnya berdaulat.
Generasi mendatang akan mewarisi laut yang kita tinggalkan hari ini, entah itu laut yang sehat atau laut yang hancur tak bersisa. Pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan alam yang sudah kita lukai berkali-kali.
Setiap kebijakan kelautan yang diambil hari ini adalah investasi atau utang yang akan dibayar oleh anak cucu kita. Tanggung jawab moral kita kepada generasi penerus tidak bisa ditukar dengan keuntungan ekonomi jangka pendek yang bersifat sementara.
Laut bukan warisan yang kita terima dari nenek moyang, melainkan pinjaman yang kita ambil dari generasi yang akan datang. Kita tidak punya hak untuk mengembalikannya dalam kondisi yang lebih buruk dari ketika kita menerimanya.
Peringatan Hari Laut Sedunia harus menjadi titik balik, bukan sekadar ritual tahunan yang berlalu tanpa bekas. Sudah saatnya kita memperlakukan laut bukan sebagai sumber yang dieksploitasi, tetapi sebagai kehidupan yang dijaga dengan sepenuh hati.*
*Penulis adalah mahasiswa aktif Unwira Kupang. Sudah menulis banyak artikel di berbagai media online. Ia juga pernah bergabung menjadi penulis antologi puisi yang diterbitkan oleh berbagai penerbit.
COMMENTS